Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Bojonegoro tahun 2026 dan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) terdapat selisih anggaran hampir Rp1 Triliun, tepatnya Rp926 miliar.
PT Pertamina (Persero) membuka secara resmi Pameran UMKM Nasional, Pertamina SMEXPO (Small Medium Enterprise Expo) 2025 yang melibatkan 51 UMKM binaan.
inerja pelaksanaan APBN di wilayah kerja KPPN Tipe A2 Bojonegoro hingga akhir Oktober 2025 menunjukkan capaian positif. Penerimaan negara telah mencapai Rp3,79 triliun atau 91,08 persen dari total pagu Rp8,20 triliun. Sementara realisasi belanja negara tercatat Rp7,47 triliun. Kepala KPPN Tipe A2 Bojonegoro Teguh Ratno Sukarno mengatakan capaian ini mencerminkan kinerja fiskal yang efektif di tengah dinamika ekonomi daerah.
Menjelang perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru), puluhan armada bus pariwisata di Kabupaten Bojonegoro menjalani inspeksi keselamatan atau Ramp Check. Petugad gabungan, langsung melakukan ramp check di masing-masing pool perusahaan otobus, Rabu (26/11/2025).
Viral di media sosial (Medsos) kondisi bangunan sekolah darurat di Dusun Koripan, Desa Napis, Kecamatan Tambakrejo, Kabupaten Bojonegoro mencuri perhatian publik. Sebab, puluhan siswa Madrasah Islamiyah (MI) ini, diketahui belajar di gedung tidak layak yang berdinding papan kayu dan berlantai tanah.
PT Pertamina (Persero) membuka secara resmi Pameran UMKM Nasional, Pertamina SMEXPO (Small Medium Enterprise Expo) 2025 yang melibatkan 51 UMKM binaan. Pameran produk lokal berkualitas ini akan berlangsung di Mall Bintaro Jaya Xchange II, Tangerang Selatan, pada 25 – 30 November 2025, dan menjadi bagian dari komitmen kolaborasi antara korporasi, pemerintah dan pelaku UMKM dalam mendorong pemberdayaan UMKM agar lebih berdaya dan berdaya saing tinggi, serta meningkatkan ekonomi kerakyatan.
Fraksi Partai Gerindra DPRD Jawa Timur menyampaikan tanggapan atas pendapat Gubernur terkait Raperda Perubahan Kedua atas Perda Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat. Juru Bicara Fraksi Gerindra, Ro’aitu Nafif Laha, menyatakan pihaknya sependapat dengan urgensi Gubernur dalam mengakomodasi isu-isu baru yang mempengaruhi ketenteraman masyarakat.
raksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD Jawa Timur menyampaikan tanggapan atas pendapat Gubernur terkait Raperda Perubahan Kedua atas Perda Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat. Juru Bicara Fraksi PAN, Moch. Aziz, menyatakan apresiasinya karena gubernur sependapat dengan latar belakang serta ruang lingkup perubahan Perda.
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Jawa Timur menyampaikan tanggapan resmi atas pendapat Gubernur terkait Raperda Perlindungan dan Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan serta Petambak Garam. Juru Bicara Fraksi PKS, Harisandi Savari, mengatakan pihaknya sejalan dengan sebagian besar masukan gubernur, terutama terkait pentingnya partisipasi masyarakat.
Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Jawa Timur menyampaikan tanggapan resmi atas Pendapat Gubernur terkait Rancangan Peraturan Daerah tentang Pelindungan dan Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam.