Sembilan fraksi DPRD Provinsi Jawa Timur memberikan pemandangan umum terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Kehutanan dalam rapat paripurna, Kamis (6/11/2025) kemarin. Agenda ini menjadi kelanjutan dari Nota Penjelasan Raperda yang disampaikan Gubernur pada 20 Oktober 2025.
Dunia maya dihebohkan oleh ulah Aparatur Sipil Negara (ASN) tenaga kesehatan (Nakes) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro. Mereka terekam melakukan live TikTok saat jam kerja, bahkan dengan santainya meminta gift dari para pengikutnya.
DPRD Provinsi Jawa Timur membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pelindungan dan Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam dalam Rapat Paripurna Kamis (6/11/2025) kemarin.
Sebanyak 60 pegawai Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) mengikuti retreat di Markas Komando Distrik Militer (Makodim) 0813 Bojonegoro. Kegiatan ini, bakal berlangsung selama tiga hari, mulai Jumat hingga Minggu, 7–9 November 2025.
Menjelang berakhirnya tahun anggaran 2025, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro mulai menghitung ulang kekuatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk menyesuaikan rencana kerja seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di tahun 2026.
DPRD Provinsi Jawa Timur membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Perubahan Kedua atas Perda Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat dalam Rapat Paripurna Kamis (6/11/2025) kemarin.
Salah satu unsur penting dalam prosesi akad nikah adalah mahar, yaitu pemberian harta atau sesuatu yang bernilai dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan. Jenis mahar bisa dilihat dari nilai atau bentuk mahar yang sudah ditentukan dan disepakati bersama oleh calon pengantin pria dan wanita saat akad nikah.
Di antara unsur penting dalam prosesi akad nikah adalah mahar, yaitu pemberian harta atau sesuatu yang bernilai dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan. Di sisi lain, wali juga memiliki peran penting dalam prosesi akad nikah. Hal ini terkadang menimbulkan pertanyaan, bolehkah seorang wali nikah menentukan nilai mahar?
Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Kabupaten Bojonegoro terus dimatangkan. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro melalui Dinas Kesehatan menggelar Focus Group Discussion (FGD) di Hotel & Resto MCM Bojonegor, Kamis (6/11/2024).
Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKes) Rajekwesi Bojonegoro kembali menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan kompetensi tenaga kesehatan melalui Pelatihan Basic Trauma and Cardiac Life Support (BTCLS).