Reporter: Rizki Nur Diansyah
blokBojonegoro.com – Kabupaten Bojonegoro masuk dalam daftar 10 kabupaten dengan jumlah penduduk miskin terbanyak di Jawa Timur. Hal tersebut, berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Timur tahun 2025.
Data BPS Jawa Timur menunjukkan, Kabupaten Malang menjadi daerah dengan jumlah penduduk miskin terbanyak, yakni 235,63 ribu jiwa. Posisi berikutnya ditempati Jember sebanyak 216,76 ribu jiwa, Sampang 213,98 ribu jiwa, Probolinggo 196,26 ribu jiwa, Sumenep 188,48 ribu jiwa, Bangkalan 187,90 ribu jiwa, Tuban 168,86 ribu jiwa, Kediri 157,47 ribu jiwa, Lamongan 145,45 ribu jiwa, dan Bojonegoro 144,90 ribu jiwa.
Wakil Ketua DPRD Bojonegoro, Mitro'atin mengatakan, data tersebut harus menjadi perhatian bersama sekaligus momentum untuk memastikan setiap program pemerintah benar-benar mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
"Data BPS Jatim tahun 2025 yang masih menempatkan Bojonegoro dalam 10 besar kabupaten dengan jumlah penduduk miskin terbanyak menjadi perhatian kita bersama. Namun, kita juga patut mengapresiasi berbagai upaya yang telah dilakukan Pemkab Bojonegoro dalam mengentaskan kemiskinan," ungkap Mitroatin, Senin (27/7/2026).
Menurut politisi Partai Golkar itu, pemerintah daerah telah menjalankan sejumlah program pemberdayaan masyarakat, seperti Gerakan Beternak Ayam Petelur Mandiri (Gayatri), bantuan ternak domba, hingga berbagai program lain yang bertujuan meningkatkan pendapatan masyarakat.
Meski demikian, ia menilai pelaksanaan program tersebut perlu dievaluasi agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat yang membutuhkan.
"Data ini sekaligus menjadi bahan evaluasi agar program-program tersebut semakin tepat sasaran, terintegrasi, dan berdampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat," tegasnya.
Mitro'atin juga menekankan, upaya menurunkan angka kemiskinan harus dibarengi dengan pengurangan tingkat pengangguran. Menurutnya, pemerintah perlu membuka lebih banyak peluang investasi yang mampu menyerap tenaga kerja lokal.
Selain itu, pelatihan vokasi harus disesuaikan dengan kebutuhan dunia industri. Penguatan UMKM, penciptaan wirausaha baru, serta pengembangan sektor pertanian, peternakan, dan ekonomi kreatif juga dinilai menjadi langkah strategis untuk meningkatkan pendapatan masyarakat.
Tak hanya itu, ia mendorong sinergi yang lebih erat antara pemerintah daerah dengan dunia usaha dan lembaga penempatan kerja agar masyarakat memiliki kesempatan bekerja, baik di dalam maupun luar negeri secara legal dan sesuai kompetensi.
"Dengan evaluasi yang berkelanjutan, kolaborasi yang kuat, serta kebijakan yang tepat sasaran, saya optimistis Bojonegoro mampu menurunkan angka kemiskinan sekaligus mengurangi pengangguran, sehingga kesejahteraan masyarakat dapat meningkat secara nyata dan berkelanjutan," pungkasnya. [riz/mad]
