Guna membantu pengamanan Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 besok 17 April, Polres Bojonegoro menarik beberapa hari personil dari Objek vital Nasional (Obvitnas). Dan posisi petugas Obvitnas bakal diisi security atau Pamswakarsa setempat.
Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Bojonegoro menyatakan tidak benar, adanya kabar pemilih yang mempunyai KTP elektronik (e-KTP) bisa mencoblos dimana saja.
Kian dekatnya Pemilihan Umum (Pemilu) 2019, biasanya banyak dimanfaatkan untuk oleh beberapa oknum melakukan money politik agar masyarakat memilih dirinya. Terkait hal ini, Polres Bojonegoro terus mengingatkan dan menegaskan akan menindak tegas oknum yang terlibat money politik dalam pelaksanaan Pemilu 2019 ini.
Dalam rangka Harkamtibmas sekaligus memasuki tahapan masa tenang Pemilu 2019. Polres Bojonegoro bersama Badan Pengawas (Bawaslu) Bojonegoro menggelar razia kendaraan pada Minggu (14/04/2019) malam.
Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia kembali menggelar Training Cek Fakta untuk jurnalis, pengelola newsroom dan publik. Tahun ini, program yang didukung Internews dan Google News Initiative ini, menargetkan melatih 3000 pemeriksa fakta (fact-checker) jurnalis media, jurnalis kampus dan publik di lebih dari 25 daerah di Indonesia melalui sejumlah training cek fakta.
Meski sudah memasuki hari tenang, namun sejumlah alat peraga kampanye (APK) masih tampak di sejumlah jalan Nasional maupun Provinsi. Seperti APK yang ada di Bundaran Jetak Kota Bojonegoro dan beberapa APK yang ada di Jalan KH M Rosyid.
Dalam menjaga keamanan hingga ke tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada pencoblosan nanti, Polres Bojonegoro memetakan keamanan TPS dengan penjagaan ketat yakni dengan menyiapkan personel di TPS yang dinilai rawan tersebut.
Meski sudah memasuki hari tenang, namun sejumlah APK masih tampak di sejumlah jalan Nasional maupun Provinsi. Hal itu menjadi pertanyaan bagi pengguna jalan. Seperti APK yang ada di Bundaran Jetak Kota Bojonegoro dan beberapa APK yang ada di Jalan KH M Rosyid.
Pada masa tenang menjelang hari pencoblosan, seluruh Alat Peraga Kampanye (APK) Pemilu memang harus diturunkan. Meski begitu, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Bojonegoro, mengakui, pembersihan APK belum maksimal, dikarenakan waktu yang tidak mencukupi untuk melakukan pembersihan dalam waktu sehari.
Memasuki hari masa tenang Pemilu 2019, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) mengingatkan seluruh lembaga penyiaran untuk mematuhi Surat Edaran No.1 tahun 2019 yang telah dikeluarkan KPI terkait Pemberitaan, Penyiaran, dan Iklan Kampanye Pemilihan Umum 2019 di Lembaga Penyiaran khususnya aturan pada saat masa tenang kampanye selama tiga hari mulai 14 -16 April 2019.