Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bojonegoro, Kamis (14/3/2019) siang menerima Suara Suara (SS) untuk Pemilihan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI dan Surat Suara (SS) Calon Presiden dan Wakil Presiden (Capres dan Cawapres).
Dari 16 partai politik peserta Pemilu 2019, baru 4 parpol di Bojonegoro yang sudah mengirimkan daftar nama saksi ke Bawaslu setempat, yakni Partai Demokrat, PAN, Hanura, dan PKS.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bojonegoro, melibatkan sebanyak 100 orang yang tersebar di lima (Dapil) untuk menyelesaikan pelipatan surat suara. Rata-rata pekerja pelipat surat suara itu merupakan orang lama yang digaji dengan sistem borongan.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bojonegoro telah melakukan penyotiran Surat Suara (SS) dan pelipatan di lima tempat. Namun SS yang datang dan telah dilakukan pelipatan baru kartu surat suara (SS) untuk DPRD Kabupaten Bojonegoro.
Untuk membangun demokrasi dan profesionalisme prajurit, Kodim 0813 Bojonegoro menggelar Pembinaan Netralitas TNI pada Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) tahun 2019, di Gedung Ahmad Yani, Makodim setempat, Selasa (12/3/2019).
Bentuk nyata ditunjukkan Barisan Relawan Jokowi for Presiden (BaraJP) Kabupaten Bojonegoro, dalam membantu masyarakat. Salah satunya dengan diadakannya pasar murah di Desa Tulungagung, Kecamatan Malo, Kabupaten Bojonegoro, Selasa (12/3/2019).
Mendekati Pemilu dan Pileg 2019, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bojonegoro terus melakukan persiapan. Pasca diterimanya Surat Suara (SS), KPU langsung melakukan penyortiran dan pelipatan SS yang berlangsung di lima lokasi perbeda.
Sebanyak 156 desa di 27 kecamatan di Bojonegoro bakal melaksanakan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak gelombang II pada 26 Juni 2019 mendatang.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bojonegoro mulai mendistribusikan Logistik Surat Suara pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2019. Pendistribusian tersebut mulai tanggal 5 hingga 9 Maret 2019 di masing-masing dapil.
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Bojonegoro harus bekerja ekstra, karena banyaknya pelanggaran yang ditangani. Terutama pelanggaran Alat Peraga Kampanye (APK) mencapai ribuan yang melanggar pemasangannya.