Bupati Bojonegoro Setyo Wahono menegaskan pentingnya komunikasi lintas sektor dan sinergi antarlembaga dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026. Proses perencanaan pembangunan daerah tidak bisa dilakukan secara ego sektoral, melainkan harus menjawab keresahan serta tantangan nyata yang dirasakan masyarakat.
Pemerintah Kabupaten Bojonegoro mengingatkan pentingnya menjaga dan menata Ruang Milik Jalan (RuMiJa) dalam setiap upaya peningkatan infrastruktur, baik pembangunan baru maupun peningkatan status jalan dari desa ke kabupaten. RuMiJa yang terganggu atau disalahgunakan bisa menghambat pelaksanaan program jalan.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro menganggarkan cukup besar pembangunan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk instansi vertikal di Kabupaten Bojonegoro. Kali ini, pada APBD 2025, Pemkab menggelontorkan dana Rp37,2 Miliar untuk pembangunan fisik sejumlah instansi tersebut.
Serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bojonegoro tahun 2025 baru terserap 21,01 persen, atau senilai Rp1,1 Triliun dari total anggaran senilai Rp7,9 Triliun. Jumlah tersebut berdasarkan per tanggal 18 Juni 2025 lalu.
Ketika menjelajahi Masjid Wisata Religi Bojonegoro yang ada di Desa Sumberjo, Kecamatan Margomulyo, Bojonegoro, terlihat berbagai berbagai orenamen khas dan sudut-sudut cantik terbingkai jelas.
Saat melihat dari dekat Masjid Wisata Religi Bojonegoro yang ada di Desa Sumberjo, Kecamatan Margomulyo, Bojonegoro, akan tampak berbagai orenamen khas terpampang jelas.
Salat Jumat perdana digelar di Masjid Wisata Religi Bojonegoro yang ada di Desa Sumberjo, Kecamatan Margomulyo, Bojonegoro, Jumat (27/12/2024).
Sebagai bentuk dukungan Pemerintah Kabupaten kepada Pemerintah Desa, Pemkab Bojonegoro gelar Sosialisasi Perbup No 13 Tahun 2024 Tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan Terhadap Desa Yang Bersifat Khusus Dari APBD Kabupaten Bojonegoro.
Pj Bupati Bojonegoro Adriyanto menekankan pentingnya APBD yang adaptif dalam setiap kondisi yang selaras dengan kebijakan nasional. Penekanan ini disampaikan dalam kegiatan bimtek dan pendampingan penyelarasan kebijakan fiskal pemerintah pusat dan daerah melalui KEM PPKF Regional- KUA PPAS di Pendopo Malowopati Bojonegoro.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bojonegoro tahun anggaran 2023 baru terserap atau digunakan sedikitnya 57,4 persen atau Rp4,6 Triliun dari jumlah anggaran senilai Rp8 Triliun.