Sebanyak 510 Aparatur Sipil Negara (ASN) Kabupaten Bojonegoro, akan menerima Surat Keputusan (SK) pensiun dari Badan Kepegawaian, pendidikan dan pelatihan (BKPP) Bojonegoro. Sementara paling banyak didominasi oleh tenaga pendidik dengan jumlah 375.
Pemerintahan Kabupaten Bojonegoro melalui Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) telah mengeluarkan Surat Keterangan (SK) Pegawai Pemerintahan dengan Perjanjian Kerja (PPPK), bagi yang mengikuti ujian pada tahun 2019 lalu.
Sepanjang tahun 2020, Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Bojonegoro mencatat ada satu Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemkab Bojonegoro yang diberhentikan sementara dan terancam dikeluarkan. Saat ini BKPP masih menunggu salinan inkrah dari Pengadilan, untuk kemudian diproses lebih lanjut.
Program pemerintahan 1 juta formasi Pegawai Pemerintahan dengan Perjanjian Kerja (PPPK) rencananya tahun ini akan segera dibuka kembali dengan 3 Kali kesempatan tes.
Dalam kesempatan Jengker Bareng LSM dan Media, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Bojonegoro, PT Asri Dharma Sejahtera (ADS) menyampaikan tentang besaran laba yang diperoleh dari Participating Interest (PI) Blok Cepu, dan besaran dana CSR yang dimiliki, yang masih menunggu Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk pengalokasiannya.
Rapid Antigen dan Antibodi Gratis, Simak Syaratnya
Sebanyak 36 Puskesmas di Kabupaten Bojonegoro mulai menyiapkan fasilitas rapid antigen dan antibodi untuk persiapan menjelang Tahun baru 2021.
Dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Asosiasi Badan Kerjasa Antar Desa (BKAD) se-Kabupaten Bojonegoro (22-23/2/2020), dilaksanakan Forum Group Discusion (FGD).
Sebanyak 1.124 Aparatur Sipil Negara (ASN) mendapatkan kenaikan pangkat, dari usulan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) yang semula sebanyak 1143 tenaga ASN di tahun 2020.
Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Bojonegoro berharap pada 2021 bisa kembali melakukan rekrutmen calon pegawai negeri sipil (CPNS). Mereka telah mengusulkan 1.000 formasi kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara–Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB).