Skip to main content

Category : Tag: Daerah


Ayo Loorr..! Pembebasan Pajak Daerah Jawa Timur 2026 Hadir Lagi

Program pembebasan pajak daerah tahun 2026 hadir kembali. Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) ini berlangsung mulai 1 Oktober hingga 30 November 2026. Tak hanya itu, momen kali ini juga menghadirkan kemudahan pembayaran PKB melalui ritel modern maupun pembayaran digital.

Putri Kanor Bojonegoro Raih Rekor MURI, Pelopori Pelatihan Paralegal Perempuan Disabilitas

Kiprah akademisi asal Desa Simorejo, Kecamatan Kanor, Kabupaten Bojonegoro, Rohmatul Faizah, S.Pd.I., M.Pd.I., dalam memperluas akses keadilan bagi kelompok rentan mendapat pengakuan nasional. Dosen Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional (UPN) “Veteran” Jawa Timur tersebut meraih penghargaan Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI) atas kepeloporannya dalam pelatihan paralegal pertama bagi perempuan penyandang disabilitas.

Pemkab Bojonegoro Raih Dua Penghargaan Wilwatikta Awards 2026

Komitmen Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro dalam memperkuat pertumbuhan ekonomi dan ketahanan pangan mendapat apresiasi. Dua penghargaan sekaligus berhasil diraih dalam ajang Wilwatikta Awards 2026 yang digelar Jawa Pos di Hotel Legacy Ballroom Surabaya, Jumat (30/10/2026) malam.

APBD Bojonegoro Tahun 2026 Baru Terserap 46 Persen

Penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bojonegoro tahun anggaran 2026 masih belum optimal. Hingga 12 Oktober 2026, realisasi belanja daerah baru mencapai Rp2,90 triliun atau 46,46 persen dari total anggaran sebesar Rp6,25 triliun.

Wisuda IKIP PGRI Bojonegoro Meriah, Wabup Nurul Kenang Sang Pendiri

Suasana wisuda IKIP PGRI Bojonegoro begitu meriah dan dihadiri Wakil Bupati Bojonegoro Hj. Nurul Azizah. Wabup Nurul mengajak IKIP PGRI Bojonegoro menjalin kerja sama dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro untuk membantu mengembalikan anak-anak yang tidak bersekolah agar dapat mengakses pendidikan.

Fraksi Demokrat Soroti Kelemahan Raperda Kepemudaan dan Keolahragaan Jatim

Fraksi Partai Demokrat DPRD Jawa Timur melihat masih ada sejumlah bagian yang perlu diperkuat dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Kepemudaan dan Keolahragaan. Meski begitu, kekurangan tersebut tidak dipandang sebagai alasan untuk mengesampingkan rancangan regulasi tersebut.