Kepala Dinas Sosial, Helmy Elisabeth mengatakan, di tahun 2018 ini Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro menganggarkan dana Rp3,1 miliar diperuntukkan guna mengatasi kemiskinan yang ada. Data terpadu dari Kementrian Sosial, ada sebanyak 575.439 masyarakat Kota Ledre yang masih berstatus miskin.
Meskipun angka kemiskinan mengalami penurunan, tetapi jumlahnya hanya sedikit dan tidak signifikan. Sehingga Bojonegoro Institute (BI) menyoroti masih banyaknya angka kemiskinan di Kota Ledre.
Mantan Wakil Ketua DPRD Bojonegoro, Mochtar Setyahadi yang menjadi terpidana kasus korupsi dana perjalanan dinas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) tahun 2006-2007 senilai Rp13,2 miliar tidak mendapat remisi perayaan Hari Besar Natal.
Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro melakukan kunjungan kerja ke kantor Badan Narkotika Nasional (BNN), Senin (13/11/2017). Hal itu dilakukan terkait peredaran narkotika dan wakil rakyat dari Kota Ledre itu juga sudah mendorong terbentukntnya Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) di Bojonegoro.
Meskipun belum diketahui motif pembuangan bayi yang baru berusia tiga hari di Desa Sembung, Kecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegoro karena masih diselidiki pihak kepolisian, tetapi ketua Komisi C DPRD Kabupaten Bojonegoro meminta masyarakat untuk merencakan kehamilan, agar penelantaran dan pembunuhan bayi tidak ada lagi.
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Komisi C, Sally Atyasasmi pelayanan dan ruangan kurang layak pada Puskesmas di Bojonegoro. Hal itu disampaikan saat rapat dengan Forum Mama Asih, sebagai forum peningkatan pelayanan kesehatan di Kota Ledre yang baru-baru ini dibentuk.
Kesetaraan pembangunan di seluruh kawasan di Kabupaten Bojonegoro harus dilakukan, agar seimbang pemerataan kesejahteraan dan pengembangan. Sehingga daerah tertinggal yang ada di Kota Ledre perlu secepatnya dibangun untuk mensejahterakan masyarakat.
Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang pengelolaan parkir terus dikaji. Termasuk meminta masukan dan usulan dari masyarakat dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) melalui Focus Group Discussion (FGD) II sesuai Raperda usulan Komisi D DPRD Kabupaten Bojonegoro di Hotel and Resto MCM Bojonegoro, Jumat (15/9/2017), yang difasilitasi UNS.
Dua narapidana (napi) Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II A Bojonegoro memperoleh remisi umum sebesar satu bulan dan bebas bertepatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia (HUT RI) ke-72. Selain itu, ada 122 warga binaan masyarakat (WBP) yang juga memperoleh remisi umum.
Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro menggelar rapat dengar pendapat (hearing) pagi ini, Senin (14/8/2017), bersama Paguyuban Kepala Desa di ruang paripurna DPRD. Hadir dalam hearing Wakil Komisi A Anam Warsito, Anggota DPRD Donny Bayu Setiawan dan Ali Mustofa.