Dugaan maladministrasi pungutan di SMAN 1 Bojonegoro, sehingga pihak ombudsmen meminta klarifikasi ke beberapa pihak terkait, mendapat tanggapan dari Dewan pendidikan Bojonegoro. Pasalnya pembiayaan atau sumbangan sekolah di tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA), pembiayaan belum sepenuhnya dari Pemprov maupun pusat.
Adanya dugaan maladministrasi pungutan di Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 1 Bojonegoro, Cabang Dinas Pendidikan (Cabdindik) Provinsi JawaTimur Wilayah Bojonegoro, menampik adanya dugaan tersebut. Pasalnya, pembiayaan pendidikan siswa terdiri dari beberapa hal.
Dinas Pendidikan Bojonegoro menginstruksikan kepada SMA dan SMK untuk tidak memungut iuran bulanan pada enam bulan kedepan. Kecuali setelah tahun ajaran baru mendatang, penarikan sumbangan pendidikan boleh dilakukan.