Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro bakal menggelontorkan sekitar Rp170 miliar untuk program Bantuan Keuangan Khusus Desa (BKKD) Tahun Anggaran 2026. Anggaran tersebut digelontorkan untuk mendukung berbagai pembangunan di desa.
Penyelesaian perkara Suginanto (44), warga Dusun Jeding, Desa Nganti, Kecamatan Ngraho, Kabupaten Bojonegoro, melalui mekanisme restorative justice (RJ) tidak lantas membuat Perum Perhutani KPH Padangan melonggarkan sikap terhadap kasus pengambilan kayu secara ilegal.
Kasus dugaan penebangan pohon di kawasan hutan yang menjerat Suginanto (44), warga Dusun Jeding, Desa Nganti, Kecamatan Ngraho, Kabupaten Bojonegoro, akhirnya diselesaikan melalui mekanisme restorative justice (RJ).
Perkembangan kemandirian desa di Kabupaten Bojonegoro terus menunjukkan tren positif. Hingga tahun 2026, sebanyak 361 dari 419 desa di Kabupaten Bojonegoro telah berstatus Desa Mandiri.
Ribuan pendekar dan warga Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) Cabang Bojonegoro tumpah ruah mengikuti jalan santai massal dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-104 PSHT, Minggu (20/9/2026) pagi.
Persibo Bojonegoro memasuki babak baru. Anggota DPR RI Wihadi Wiyanto resmi duduki kursi Presiden Klub Persibo Bojonegoro menggantikan Deddy Adriyanto yang kini dipercaya menjadi Presiden Klub Deltras Sidoarjo.
Pembangunan Jalan Lingkar Selatan (JLS) Bojonegoro tidak serta-merta masuk tahap konstruksi setelah seluruh dokumen perencanaan rampung. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro menyiapkan tahapan secara bertahap, dengan pengadaan tanah menjadi fokus utama pada 2027.
Rencana pembangunan Jalan Lingkar Selatan (JLS) Bojonegoro terus dimatangkan. Selain jalan utama sepanjang sekitar 18 kilometer, proyek ini juga akan terintegrasi dengan dua flyover yang menjadi akses penting menuju jalur lingkar tersebut.
Jelang bergulirnya Liga Nusantara musim 2026/2027, suporter Persibo Bojonegoro mulai mendesak Bupati dan Wakil Bupati (Wabup) Bojonegoro untuk membuka ruang dialog. Komunitas Persibo Bersatu bahkan memberikan batas waktu, untuk merespons permohonan audiensi yang telah mereka layangkan.
Badan Gizi Nasional (BGN) melarang siswa penerima program Makan Bergizi Gratis (MBG) membawa pulang makanan yang telah dibagikan di sekolah. Ketentuan tersebut disampaikan ditengah masih adanya kekhawatiran sejumlah wali murid di Kabupaten Bojonegoro terhadap keamanan makanan MBG.