Program keterbukaan yang diterapkan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro (Pemkab) Bojonegoro melalui OGP, diapresiasi banyak pihak baik nasional maupun internasional. Sehingga Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) meneliti dan mengkaji program tersebut dengan menggali masukan dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) maupun stakeholder yang lainnya.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara langsung datang ke Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro, Kamis (24/8/2017), karena 60 persen korupsi terjadi pada kegiatan pembelian barang dan jasa. Kedatangan lembaga negara yang dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi itu melakukan Monitoring dan evaluasi (Money) rencana aksi program pemberantasan korupsi terinegrasi pada Pemerintah Daerah di Provinsi Jawa Timur.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro akan mengalokasikan 10 ribu peserta Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda), untuk beralih kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Rencana ini sebelumnya sudah direncanakan sejak 2015 lalu namun karena peserta yang hanya sakit saja BPJS menolak.
Tahapan pengisian perangkat desa serentak di Kabupaten Bojonegoro tahun 2017 sudah mulai membuka pendaftaran. Sehingga dalam pelaksanaannya wakil Bupati (Wabup) Bojonegoro, Setyo Hartono meminta agar berhati-hati.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro sudah menetapkan Perbub Nomor 1 Tahun 2017 tentang desa. Dimana di dalam Perbub tersebut mengatur 5 persen Dana Desa (DD) diperuntukan untuk membayar JKN bagi perangkat desa. Namun, kenyataan sampai saat ini implementasi tersebut belum berjalan baik di lapangan.
Meskipun pendaftaran calon perangkat desa sudah berjalan di masing-masing desa, namun penentuan pihak ketiga dari enam perguruan tinggi (PT) belum ditentukan. Pasalnya setelah mengirim surat ke pihak ketiga tersebut, tim kabupaten masih harus menunggu pemaparan dari masing-masing PT.
Pendaftaran calon perangkat desa sudah dimulai Senin (21/8/2017) dan akan ditutup pada Jumat (8/9/2017) mendatang. Pendaftaran langsung dilakukan oleh panitia perektrutan perangkat desa di masing-masing desa yang mengadakan pembukaan pendaftaran calon.
Setelah dibahas Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Peraturan Daerah (Raperda), akhirnya Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Bojonegoro disetujui. Hal itu ditandai dengan tandatangan pimpinan DPRD dan eksekutif melalui rapat paripurna di Ruang Rapat Paripurna DPRD, Senin (22/8/2017).
Adanya kecelakaan lalu lintas (laka lantas) di perlintasan kereta api tak berpalang pintu perlu diminimalisir, dengan membangun palang pintu. Sehingga untuk merencanakan hal itu, Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro meninjau langsung lokasi perlintasan kereta api tanpa palang pintu di Kota Ledre, Jum'at (18/8/2017).
Jumlah tenaga Kerja Indonesia (TKI) terus bertambah, hingga bulan Juli 2017 TKI yang dijadwalkan berangkat sebanyak 341 orang. Para TKI yang bekerja diluar negeri tersebut seharusnya mendapat hak-hak perlindungan sosial sesuai pekerjaanya.