Syarat untuk bisa menjadi perangkat desa salah satunya harus memiliki sertifikat IT atau komputer. Hal tersebut membuat sejumlah masyarakat yang ingin mencalonkan diri berbondong-bondong membeli sertifikat tanpa harus test.
Pengelolaan reklame baik penempatan maupun pajak di Kabupaten Bojonegoro dinilai DPRD kurang maksimal. Sehingga anggota legislatif dari Komisi D DPRD Kabupaten Bojonegoro melakukan kunjungan kerja ke Kota Solo terkait pengelolaan reklame, Kamis (10/8/2017).
Sebagai upaya mensukseskan pembangunan di Kabupaten Bojonegoro, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bojonegoro melakukan kunjungan kerja (Kunker) ke Sukoharjo. Para wakil rakyat itu belajar proses pembangunan jalan dan proses lelang kepada Pemkab Sukoharjo, Rabu (10/8/2017).
Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kabupaten Bojonegoro perlu dimaksimalkan. Karena itu, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro melakukan kunjungan kerja (Kunker) ke Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Klaten, Kamis (10/8/2017).
Meskipun keberadaan huller keliling di Kabupaten Bojonegoro tidak menimbulkan ketegangan, tapi perlu diantisipasi. Sehingga Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Persatuan Pengusaha Penggilingan Padi dan Perdagangan Beras Indonesia (Perpadi) Kabupaten Bojonegoro, mengharapkan adanya aturan yang mengatur kegiatan tersebut.
Memasuki musim kemarau, Pemkab Bojonegoro mulai mengintensifkan kesiapsiagaan menghadapi kebakaran hutan dan lahan. Apalagi beberapa kali telah terjadi kebakaran hutan di wilayah Bojonegoro.
Rencana penarikan Sekretaris Desa (Sekdes) yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) menjelang pengisian perangkat desa, hingga kini belum dilakukan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro. Oleh karena itu, Komisi A DPRD Kabupaten Bojonegoro menyesalkan lambannya proses penarikan.
Pemkab Bojonegoro memasang bendera setengah tiang. Hal itu sesuai edaran Gubernur Jawa Timur Soekarwo yang menginstruksikan pengibaran bendera Merah Putih setengah tiang sebagai bentuk penghormatan kepada Basofi Soedirman, yang meninggal siang tadi.
Pelaksanaan pengisian perangkat desa di Kabupaten Bojonegoro tidak menutup kemungkinan terjadi pelanggaran dalam penerapannya. Sehingga untuk meminimalisir kecurangan dan pelanggaran, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) 'Kinasih' membuka pos pengaduan terkait rekrutmen perangkat desa serentak tersebut.
Kabar yang beredar di masyarakat terkait pemutihan di Jawa Timur (Jatim) termasuk di Kabupaten Bojonegoro dipastikan hoax. Sebab, hingga kini keseluruhan Kantor Samsat di Jatim belum ada pemutihan.