Komisi X Dewan Perwakikan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) tiba di Kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro sekitar pukul 13.00. Rombongan langsung menuju ruang lantai tujuh Gedung tersebut.
Dalam rangka pemantauan dan pengawasan pelaksanaan pengalihan kewenangan pendidikan menengah dari kabupaten ke provinsi, Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPRRI) akan menggelar kunjungan kerja (kunker) spesifik di Kabupaten Bojonegoro.
Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Bojonegoro, Adie Witjaksono meminta warga kurang mampu yang kesulitan berobat ke rumah sakit untuk minta surat ke Dinsos. Pernyataan ini menanggapi banyaknya keluhan terkait pelayanan kesehatan bagi warga miskin.
Mendekati arus mudik lebaran 2017, berbagai persiapan terus dilakukan termasuk perbaikan jalan. Sehingga Dinas pekerjaan umum bina marga dan penataan ruang Kabupaten Bojonegoro, mentargetkan pemeliharaan jalan akan selesai satu minggu sebelum lebaran.
Maraknya pembentukan Saber Pungli membuat Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bojonegoro berinovasi. Salah satunya dengan membentuk tim saber sampah dan sekaligus mengkampanyekan peduli sampah di sekitarnya.
Menjelang Lebaran, Jasa Raharja akan menyelenggarakan mudik gratis bagi para pemudik yang ingin berlebaran di kampung halamannya. Bagi masyarakat yang berminat diharap untuk segera mendaftar, agar bisa mengikuti mudik gratis tersebut termasuk masyarakat di Kabupaten Bojonegoro.
Tiga orang remaja asal Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban, yang didapati sedang bermain atau membunyikan petasan jenis mercon bumbung, di area seputar Stadion Letjend H Soedirman Bojonegoro diamankan anggota Polsek Kota. Petugas juga menyita mercon bumbung sepanjang satu meter.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro akan menerapkan pembayaran sistem online pajak daerah. Ini menyusul pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) sistem online pajak daerah.
Bulan Ramadan selalu menjadi berkah tidak hanya segelintir orang. Namun banyak kaum muslimin akan mendapatkan berkah yang tiada dapat dihitung. Salah satunya Pegawai Negeri Sipil (PNS).
.jpg)
Korporasi sektor hutan dan perkebunan yang tergabung dalam asosiasi pengusaha baik APHI maupun GAPKI telah mengajukan Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi terkait beberapa pasal dalam UU 32/2009 yang dianggap oleh perusahan bertentangan dengan Konstitusi, khususnya pasal 88 yang di dalamnya mengandung prinsip strict liability dalam kasus pelanggaran lingkungan hidup.