Tolerasi dan keberagaman suku, agama, ras dan antar golongan terus digaungkan oleh DPRD Provinsi Jawa Timur. Kali ini sosialisasi digelar oleh H. Budiono, S.Sos., M.AP, anggota dewan dari Dapil XII Bojonegoro-Tuban.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro terus mendorong terwujudnya pelayanan cepat, prima dan prosedur yang mudah. Karena hal itu menjadi poin penting agar hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) tinggi.
Pemkab Bojonegoro, Jawa Timur, memastikan bahwa Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) tahun 2026 tidak mengalami kenaikan. Bahkan, pada sejumlah objek pajak terdapat penyesuaian yang berdampak pada penurunan besaran pajak terutang.
Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tematik Kepemudaan Kabupaten Bojonegoro mendapat apresiasi dari DPRD Bojonegoro. Forum tersebut dinilai menjadi langkah strategis untuk menggali potensi generasi muda dalam mendukung pembangunan daerah.
Pemkab Bojonegoro terus menunjukkan komitmennya dalam memperhatikan kesejahteraan para pelaku sosial keagamaan. Melalui Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra), Pemkab menggelar agenda Pembinaan dan Sosialisasi Penyaluran Program Bantuan Insentif bagi Pelaku Sosial Keagamaan Tahun 2026, Kamis (5/3/2026).
Ratusan pemuda dari berbagai organisasi kepemudaan di Kabupaten Bojonegoro hari ini berkumpul dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tematik Kepemudaan Tahun 2026. Forum yang diadakan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro melalui Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dinpora) ini menjadi ruang bagi generasi muda untuk menyampaikan gagasan serta aspirasi pembangunan daerah.
Komitmen menjaga keselamatan saat melaut sekaligus mematuhi ketentuan zona keselamatan dan keamanan di sekitar FSO Gagak Rimang kembali ditegaskan dalam kegiatan Diskusi Kelompok Terarah Zona Keselamatan dan Keamanan FSO Gagak Rimang. Kegiatan tersebut digelar di Resto Pantai Kelapa, pada Selasa (3/3/2026).
Bupati Bojonegoro Setyo Wahono, Wakil Bupati Nurul Azizah, bersama 28 camat se-Kabupaten Bojonegoro, serta seluruh OPD menggelar Rapat Koordinasi Monitoring dan Pengendalian Program/Kegiatan Organisasi Perangkat Daerah, Rabu (4/3/2026) di Ruang Angling Dharma.
Ketua DPRD Bojonegoro, Abdulloh Umar meminta masyarakat tidak perlu takut menyampaikan kritik terkait menu program Makan Bergizi Gratis (MBG) jika dinilai tidak sesuai dengan standart ketentuan.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro melalui Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Disperinaker) membuka posko pengaduan Tunjangan Hari Raya (THR) 2026. Hal ini, untuk mengantisipasi adanya laporan jika adanya keterlambatan atau potongan terhadap THR pekerja di Bojonegoro.