Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro menganggarkan cukup besar pembangunan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk instansi vertikal di Kabupaten Bojonegoro. Kali ini, pada APBD 2025, Pemkab menggelontorkan dana Rp37,2 Miliar untuk pembangunan fisik sejumlah instansi tersebut.
Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) untuk Raudlatul Athfal (RA) dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk madrasah triwulan kedua tahun 2025 senilai total Rp1,79 triliun segera cair dan siap disalurkan ke rekening masing-masing lembaga.
Komisi VIII DPR RI menyetujui hasil rekonstruksi dan relaksasi efisiensi anggaran Kementerian Agama tahun anggaran 2025, termasuk tambahan belanja pegawai yang diajukan pemerintah. Kesepakatan ini tercapai dalam Rapat Kerja yang berlangsung di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro meminta kepada seluruh Pemerintah Desa (Pemdes) agar transparan kepada warga soal data warga miskin di masing-masing desanya. Hal ini, untuk memastikan bantuan tepat sasaran.
Jatah anggaran perjalanan dinas (perdin) anggota DPRD Bojonegoro tahun 2025 dipangkas mencapai Rp22 Milyar. Dampak efisiensi ini, akan membuat para wakil rakyat bakal sering ngantor dari pada kunjungan kerja luar daerah.
Efisiensi anggaran program pemerintahan, dilakukan pula Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro. Bahkan, nilai dari penghematan anggaran tersebut mencapai sekitar Rp 1,9 Triliun.
Sejumlah anggota Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro melakukan inspeksi ke megaproyek Rp40 Miliar yang ambrol di Desa Lebaksari, Kecamatan Baureno, Kabupaten Bojonegoro, Senin (17/2/2025).
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro, melalui Dinas Pekerjaan Umum, Sumber Daya Air (PU SDA) sudah membayar biaya pekerjaan pembangunan penahan tebing Sungai Bengawan Solo di Desa Lebaksari, Kecamatan Baureno yang rusak 100 persen.
Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dinpora) Kabupaten Bojonegoro kembali menggelontorkan Rp2,9 Miliar untuk pembangunan sirkuit balap di kawasan GOR Bojonegoro. Hal tersebut, dilakukan karena pembangunan sebelumnya belum selesai.
Realisasi dana desa (DD) di Kabupaten Bojonegoro, hingga November 2024 sudah mencapai 97,81 persen. Namun Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Bojonegoro mencatat masih ada 15 desa yang saat ini proses pencairan.