Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Bojonegoro berharap politik anggaran Dana Bagi Hasil (DBH) Migas pro dengan rakyat. Pasalnya, masyarakat daerah penghasil harus sejahtera.
Bupati Bojonegoro, Anna Mu'awanah menyampaikan nota penjelasan Raperda Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bojonegoro 2018-2023, Rabu (6/2/2019).
Kepolisian Resor (Polres) Bojonegoro melakukan penyelidikan dugaan kasus Kepala Desa (Kades) Glagahwangi berinisial HA, yang diduga menyalahgunakan anggaran desa.
Tahun 2019 ini, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Bojonegoro, digelontor anggaran sebesar Rp8 miliar lebih (Rp8.577.576 567) untuk kebutuhan operasional dan kebencanaan di Kabupaten Bojonegoro.
Dewan Pimpinan Daerah Komisi Pengawasan Tindak Pidana Korupsi (DPD KPK TIPIKOR) Bojonegoro, turut mengawasi anggaran negara yang sudah ditetapkan di tahun 2019.
.jpg)
Tunjangan Fungsional (TF) atau insentif guru Madrasah di bawah Kementerian Agama (Kemenag) Bojonegoro dipastikan dapat dicairkan paling lambat akhir Januari 2019 ini. Pasalnya, hingga kini untuk prosesnya masih dalam tahapan penyiapan pencairan ke masing-masing rekening guru.
Pelanggaran kampanye peserta Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 yang mendominasi saat ini adalah pelanggaran pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) baik itu partai politik (Parpol) maupun Calon Legislatif (Caleg). Misalnya, dipaku di batang pohon tepi jalan.
Mulai Januari hingga pertengahan Desember tahun 2018 ini, tercatat perkara kasus pelanggaran lalulintas masih mendominasi di Pengadilan Negeri (PN) Bojonegoro, yaitu mencapai 22.869.
Penyerapan anggaran masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tahun ini kurang maksimal. Sehingga, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun 2018 cukup tinggi.
Selama 2018 ini, Dinas Pekerjaan Umum (PU) Bina Marga dan Penataan Ruang Bojonegoro, mengerjakan puluhan jembatan penghubung yang ada di wilayah Kabupaten Bojonegoro. Hal itu dilakukan guna meningkatkan laju perekomian bagi masyarakat Bojonegoro.