Kekosongan lima kursi pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) ojonegoro segera terisi. Panitia Seleksi (Pansel) Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama resmi mengumumkan hasil akhir seleksi terbuka dan kompetitif untuk lima jabatan strategis tahun 2026.
Seleksi terbukan pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) di lingkungan Pemkab Bojonegoro memasuki tahap penentu. Para kandidat pengisian lima Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) adu gagasan dan kompetensi dihadapan panitia seleksi (Pansel), Senin-Selasa (8-9/6/2026).
Tahapan pendaftaran Seleksi Terbuka lima Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro resmi ditutup. Sebanyak 24 peserta tercatat mendaftar untuk memperebutkan lima jabatan strategis kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang selama ini mengalami kekosongan.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro membuka seleksi terbuka untuk mengisi lima kursi pejabat teras. Kelima jabatan ini, yakni kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Menandai tepat satu tahun masa kepemimpinan Bupati Setyo Wahono dan Wakil Bupati Nurul Azizah, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro melakukan langkah strategis berupa penataan organisasi melalui mutasi dan pelantikan pejabat.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro masih menyisakan sejumlah jabatan strategis yang belum terisi. Tercatat, lima kursi kepala organisasi perangkat daerah (OPD), termasuk Sekretaris DPRD (Sekwan), hingga kini belum memiliki pejabat definitif dan akan segera diisi melalui mekanisme seleksi terbuka atau lelang jabatan.
Latsar atau Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kabupaten Bojonegoro tahun 2026 resmi dibuka pada Senin (26/01/2026). Kegiatan yang digelar di aula kantor Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Jl Teuku Umar Bojonegoro ini menjadi tahapan awal yang wajib diikuti seluruh CPNS di lingkup Pemkab Bojonegoro sebagai syarat utama untuk diangkat menjadi PNS secara penuh.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro akan mengambil tindakan tegas menyusul insiden kericuhan dan perkelahian yang melibatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam turnamen futsal. Keputusan ini merupakan hasil dari rapat tindak lanjut yang digelar oleh Pemkab Bojonegoro, Senin (8/12/2025).
Imbas kericuhan dalam laga futsal ASN Bojonegoro League antara Dishub FC dan FC Baru kian melebar. Selain dihentikan pada malam kejadian, kedua tim kini resmi dijatuhi sanksi diskualifikasi oleh panitia. Tak hanya itu, Pemkab Bojonegoro juga menyiapkan langkah penindakan bagi para ASN yang terlibat.
Rencana pembangunan pabrik bioetanol–metanol di kawasan hutan Kabupaten Bojonegoro masih tertahan di tahap perizinan. Hingga kini, megaproyek bernilai puluhan triliun rupiah tersebut, belum bisa berjalan. Sebab, masih menunggu persetujuan pelepasan kawasan hutan dari Kementerian Kehutanan (Kemenhut).