Rencana penambahan kuota haji Indonesia tahun 2017 disambut banyak kalangan di Tanah Air, termasuk di Kabupaten Bojonegoro. Namun Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Bojonegoro masih menunggu surat resmi dari Kanwil Jawa Timur, terkait penambahan kuota tersebut.
Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bojonegoro dari sektor wisata mengalami peningkatan signifikan. Tidak tanggung-tanggung, kenaikan sektor ini mencapai 305,5 persen, yakni di tahun 2015 ditargetkan Rp378 juta dan di tahun 2016 ini ternyata mampu menyumbang 305,5 persen menjadi Rp1,532 miliar.
Di pertengahan bulan Januari ini, Pegadaian Bojonegoro ramai didatangi petani yang ingin menggadaikan barang berharganya. Karena saat tanam, petani memerlukan modal yang lumayan untuk bibit dan biaya tanam.
Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Bojonegoro telah merampungkan pembentukan Dewan Pengurus Ranting (DPRt) di seluruh desa/kelurahan.
Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro akan menggelar rapat dengar atau hearing pada Jumat 13 Januari 2017 mendatang terkait kenaikan harga sewa tanah PT KAI di Desa Sukorejo yang saat ini digunakan untuk pemukiman warga.
Setelah melakukan kunjungan kerja di Kementrian Perhubungan, Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) mengantongo hasil kunker tersebut dimana rencana pengaktifan jalur rel kereta api Jurusan Bojonegoro - Tuban belum pasti jadwalnya lantaran masih harus menunggu ketersediaan anggaran APBN.
Program e-Filing masih menjadi andalan agar Wajib Pajak (WP) yang sudah memiliki Nomor Pokok Wajin Pajak (NPWP) agar melaksanakan kewajibannya dengan baik yaitu melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan.
Peredaran desain uang baru sampai saat ini masih belum diketahui oleh pihak bank Cabang Bojonegoro. Pasalnya sejumlah bank masih menunggu informasi selanjutnya dari Bank Indonesia. Sebab sampai saat ini masih sebatas sosialisasi.
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil(Dispendukcapil) Kabupaten Bojonegoro memprediksikan blangko e-KTP yang mengalami kekosongan sejak Oktober 2016 akan kembali tersedia pada bulan Februari mendatang.
Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro melakukan kunjungan kerja Kementrian Perhubungan terkait rencana pengaktigan jalur rel Kereta Api Bojonegoro-Tuban.