Masyarakat Bojonegoro turut mengapresiasi pelayanan publik Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bojonegoro. Hal tersebut berdasarkan hasil survei indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan BPBD Bojonegoro oleh PT. Indekstat Konsultan Indonesia.
Pemerintah telah mengeluarkan aturan baru terkait Jaminan Hari Tua (JHT), melalui Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat JHT. Aturan tersebut telah diteken pada 4 Februari 2022 lalu.
Pemerintah telah mengeluarkan aturan baru terkait Jaminan Hari Tua (JHT), melalui Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat JHT. Aturan tersebut telah diteken pada 4 Februari 2022 lalu.
Sebanyak 30 Pejabat eselon 3, ikuti pelatihan kepemimpinan administrator (PKA) angkatan 10 kemitraan Pemprov Jatim, yang diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Bojonegoro, di Gedung Angling Dharma Lantai 2 Pemkab Bojonegoro, pada (7/2/2022).
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) menjalin kerjasama dengan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) Migas di Bojonegoro.
Agenda rutin Polres Bojonegoro setiap Senin, mengadakan apel bersama di halaman Mapolres setempat. Kapolres Bojonegoro, AKBP Muhammad memimpin apel perdananya setelah menerima tongkat komando memimpin korps Bhayangkara di Kabupaten Bojonegoro.
Setelah serah terima jabatan di Polda Jawa Timur, Jum'at (7/1/2022). Kapolres Bojonegoro, AKBP Eva Guna Pandia memperkenalkan Kapolres baru penggantinya, AKBP Muhammad, sebagai bentuk sinergitas bersama masyarakat dan wartawan di Kabupaten Bojonegoro.
Akses layanan kesehatan bagi peserta Jaminan Kesehatan Nasional - Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) kini semakin dipermudah. Dengan adanya simplifikasi layanan melalui digitalisasi, peserta JKN-KIS tidak perlu lagi mengantre di fasilitas kesehatan.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) siap memfasilitasi pelayanan guna memperlancar pencairan ADD. Sebab Pajak Bumi Bangunan (PBB) menjadi salah satu syarat untuk pencairan, salah satu cara penyelesaiannya yakni deteksi dini.
.jpg)
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro tak hanya sukses meraih berbagai penghargaan pada tahun 2021. Namun juga mampu menunjukkan hasil kinerjanya, seperti pada momen tutup tahun ini Pemkab Bojonegoro sukses merealisasikan pendapatan melampaui target, yakni sebesar 122,78%.