Musim hujan yang cukup tinggi yang mulai intens turun di wilayah Kabupaten Bojonegoro, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) mengimbau kepada seluruh masyarakat agar selalu waspada akan terjadinya banjir bandang maupun tanah longsor. Oleh karenanya, BPBD Bojonegoro telah memetakan beberapa kecamatan yang di desanya itu termasuk yang dinilai daerah rawan bencana.
Tahun 2019 ini, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Bojonegoro, digelontor anggaran sebesar Rp8 miliar lebih (Rp8.577.576 567) untuk kebutuhan operasional dan kebencanaan di Kabupaten Bojonegoro.
Perluasan peserta dan memberikan pelayanan prima merupakan hal yang paling penting yang harus dilakukan BPJS Kesehatan guna mempercepat cakupan kepesertaannya menuju Universal Health Coverage (UHC). BPJS Kesehatan Kantor Cabang Bojonegoro turut berpartisipasi merambah Mall Pelayanan Publik di Kabupaten Bojonegoro. Pemerintah Kabupaten Bojonegoro memusatkan seluruh Pelayanan ini tidak terkecuali BPJS Kesehatan dipusatkan menjadi satu sebagai upaya memudahkan masyarakat mengurus berbagai perizinan dan urusan lainnya.
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Bojonegoro menyerahkan bantuan paket sembako untuk korban angin kencang di Kecamatan Balen, Senin (14/1/2019).
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (P3A KB) Bojonegoro saat ini sedang mengkampanyekan pencegahan perkawinan anak.
Kesadaran tanggap bencana perlu dilakukan sosialisasi kepada para siswa. Pasalnya, saat terjadi bencana biasanya jatuh korban dikarenakan akibat kurangnya pemahaman kepada siswa, akan cara-cara yang benar untuk menghadapi bencana.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Bojonegoro, Ibnu Soeyuti menanggapi belum terbayarnya rekanan kontraktor yang sudah menyelesaikan proyek pada tahun 2018.
12 Lembaga Madrasah Diniyah (Madin) dipastikan tak akan mendapat Bantuan Penyelenggara Pendidikan Diniyah dan Guru Swasta (BPPDGS) tahun 2018. Hal itu disebabkan karena lembaga itu masih ada beberapa kesalahan teknis, sehingga pihak Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (BPKAD) Bojonegoro tidak bisa mencairkan bantuan.
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun 2018 cukup besar. Sekitar Rp 2,3 triliun yang saat ini ada di Kas Daerah (Kasda). Rencananya, bakal diaudit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada Minggu ke tiga Januari 2019 ini.
Anggaran Dana Desa (ADD) 2018 telah cair 100 persen. Hal itu menyusul dicairkannya ADD tahap tiga oleh Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (BPKAD) Bojonegoro sebanyak Rp47.416.399.640 atau 25%.