Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tahun 2018 atau dulu sering disebut 'Prona' dari pemerintah Joko Widodo saat ini semakin canggih. Sebab, pengukuran tanahnya bisa dilakukan langsung dengan satelit GPS.
Setelah para pejuang pendidikan dalam hal ini Guru Tidak Tetap (GTT) yang ada di bawah naungan Dinas Pendidikan Daerah (Disdikda) Kabupaten Bojonegoro menerima SK Penugasan dari Bupati Bojonegoro Suyoto di akhir masa jabatannya, Jumat (9/3/2018), seperti diberitakan sebelumnya, bahwa Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bojonegoro berencana juga akan mengajukan jaminan ketenagakerjaan bagi para GTT maupun Pegawai Tidak Tetap (PTT) yang ada di Kota Ledre.
Asupan modal untuk usaha sangatlah dibutuhkan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk mengembangkan usahanya. Untuk itu, tidak heran jika produk perbankan berupa pinjaman atau kredit modal usaha menjadi pilihan untuk memperoleh modal.
Masih belum sepenuhnya Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahun 2017 ke Dinas Pengelolaan Aset dan Keuangan Daerah (DPKAD), nantinya akan berdampak terhadap Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Bupati kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tidak akan diterima.
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Cabang Bojonegoro menggelar acara Costumer Gathering dengan beberapa perusahan pemberi kerja dan badan usaha di Kabupaten Bojonegoro, Lamongan dan Tuban.
Tanah asset milik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro yang jumlahnya ratusan tersebar di berbagai wilayah Bojonegoro, seluruhnya belum bersertifikat. Untuk itu pada tahun 2018 ini, tanah asset tersebut akan diajukan ke Badan Pertanahaan Nasional (BPN) Bojonegoro untuk pengajuan pembuatan sertifikat.
Keterlambatan Pembuatan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahun 2017 setiap sekolah, memang diakui oleh Dinas Pendidikan (Disdik) Bojonegoro. Sebab, LPJ itu dilaksanakan di pertengahan tahun.
Badan Pengawas Obat dan Makkanan (BPOM) menggelar kegiatan advokasi pembentukan tim terpadu daerah dan replikasi program pasar aman dari bahan berbahaya, Rabu (14/2/2018) di Ruang Creative lantai 6 Gedung Pemkab Bojonegoro. BPOM melaksanakan kegiatan tersebut bekerja sama dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.
Selain pegawai honorer Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketanakerjaan (BPJS-TK) Bojonegoro juga menyasar seluruh perangkat Desa di Kota Ledre. Dari jumlah 419 di 28 Kecamatan, baru ada 20 desa yang sudah tercatat sebagai peserta.
Dalam rangka mencapai Universal Health Couverage (UHC) pada 1 Januari 2019 mendatang, BPJS Kesehatan Cabang Bojonegoro meluncurkan Mobile Customer Service (MCS) ke pelosok-pelosok kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Bojonegoro.