Kemenag RI mengajukan usulan Anggaran Belanja Tambahan (ABT) sebesar Rp5.872.189.200.000 untuk memastikan pembayaran Tunjangan Profesi Guru (TPG) dan Tunjangan Profesi Dosen (TPD) pada Tahun Anggaran (TA) 2026.
Penyegaran di tubuh Pemkab Bojonegoro kembali bergulir, Rabu (28/1/2026). Sebanyak 201 pejabat menempati posisi baru di awal tahun 2026 ini.
Latsar atau Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kabupaten Bojonegoro tahun 2026 resmi dibuka pada Senin (26/01/2026). Kegiatan yang digelar di aula kantor Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Jl Teuku Umar Bojonegoro ini menjadi tahapan awal yang wajib diikuti seluruh CPNS di lingkup Pemkab Bojonegoro sebagai syarat utama untuk diangkat menjadi PNS secara penuh.
Komitmen untuk menyelesaikan berbagai penataan tenaga Non ASN secara komprehensif dan berlandaskan regulasi terus dilakukan Kementerian Agama (Kemenag) Republik Indonesia. Hal tersebut disampaikan Kepala Biro Sumber Daya Manusia (SDM) Wawan Djunaedi saat mewakili Sekretaris Jenderal membuka Rapat Koordinasi Penyelesaian Tenaga Non ASN Kemenag di Bandung, 17–18 Desember.
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Pemkab Bojonegoro telah menyiapkan tahapan evaluasi menyeluruh bagi seluruh PPPK, khususnya yang diangkat pada tahun 2021.
Surat Keputusan (SK) pengangkatan 1.430 Aparatur Sipil Negara (ASN) baru, Selasa (30/9/2025) diserahkan oleh Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.
Seorang guru di SDN Dander II, Kecamatan Dander, Bojonegoro, Dwi Susilowati harus menelan pil pahit. Selain menghidupi keluarga seorang diri, ia juga tertipu Rp55 juta dengan iming-iming lolos menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Guru di lingkungan Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Bojonegoro.
Dugaan pungutan liar (Pungli) senilai Rp380 juta yang dilakukan oknum pegawai negeri sipil (PNS) di RSUD dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo Bojonegoro belum jelas. Sampai saat ini dugaan tersebut masih mengambang, dan belum ada tindakan tegas dari pihak manapun.
Satreskrim Polres Bojonegoro mulai mendalami dugaan pungutan liar (pungli) yang dilakukan oknum pegawai negeri sipil (PNS) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sosodoro Djatikoesoemo Bojonegoro, dengan iming-iming meloloskan sebagai CPNS.
Manajemen Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo Bojonegoro buka suara terhadap dugaan pungutan liar (pungli) yang dilakukan oknum pegawai dengan iming-iming meloloskan menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS).