Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro akan memberikan sanksi tegas kepada Kepala Desa yang tidak melantik perangkat desa terpilih. Pemberian sanksi tersebut sampai pemberhentian sementara terhadap Kepala Desa.
Menjelang satu hari dari akhir batas waktu bagi desa untuk melantik perangkat desa yang telah memiliki nilai tertinggi pada test tulis bulan Oktober kemarin, Desa Kalianyar, Kecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegoro melantik 4 perangkat desa baru, Rabu (20/12/2017)
Pengunjung yang datang ke Desa Rendeng, Kecamatan Malo, Kabupaten Bojonegoro, bukan hanya warga lokal. Namun belakangan ini dari luar kota juga bertambah membludak seiring dengan keberadaan Wisata Edukasi Gerabah (WEG).
Diharapkan para aparat desa bisa mendata semua aset dan kekayaan yang dimiliki oleh desa. Namun, tidak hanya mendata saja tapi juga harus bisa menggunakan aset dan kekayaan desa untuk kepentingan masyarakat.
Pemkab Bojonegoro mengadakan pelatihan pengelolaan aset desa bagi aparatur pemerintah desa, di Aula Dinas PMD Selasa (19/12/2017).
Sekretaris Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Bojonegoro, M.Ridwan mengatakan, pihaknya sudah mempersiakan kegiatan menyambut Libur Natal 2017 dan Tahun Baru 2018.
Keberadaan desa wisata di Kabupaten Bojonegoro masih banyak yang harus dibenahi, agar menarik pengunjung. Untuk itu diperlukan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memahami karakteristik maupun potensi desa wisata yang dikelolanya.
Keberadaan desa wisata di Kabupaten Bojonegoro perlu kajian mendalam, agar potensi yang dijadikan wisata dapat termanfaatkan secara maksimal. Pasalnya desa wisata yang ada di beberapa desa di Kabupaten Bojonegoro masih perlu banyak perbaikan untuk bisa dinikmati wisatawan maupun dirasakan manfaatnya oleh masyarakat sekitar desa wisata tersebut.
Sebanyak 49 desa dari berbagai Kecamatan di Kabupaten Bojonegoro, mendapat predikat sebagai desa Open Defecation Free (ODF), pasalnya seluruh desa itu sudah melaksanakan program dari Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.
Seluruh Kecamatan di Kabupaten Bojonegoro akan melaksanakan Program Inovasi Desa (PID) yang merupakan program dari Kemendesa PDTT melalui dana dekonsentrasi Dinas PMD Provinsi Jawa Timur. Sebagai persiapan, semua kecamatan mengadakan Musyawarah Antar Desa (MAD), untuk menyiapkan PID tersebut.