Meski dalam penilaian akreditasi jenjang Sekolah Dasar (SD) ada yang mendapat penilaian C, yakni sebanyak 4 SD. Namun pihak Dinas Pendidikan (Disdik) Bojonegoro telah kembali mengajukan visitasi atau peninjauan ulang terkait hasil nilai tersebut ke pihak Badan Akreditasi Provinsi (BAP).
Pengurus Cabang Gerakan Pemuda (GP) Ansor Bojonegoro dan jajaran Ketua dan Sekretaris PAC se Kabupaten melakukan adudiensi dengan Bupati, Jumat (30/11/2018) di Gedung Angling Darma.
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Bojonegoro mengadakan pelatihan dan pembinaan pengelolaan manajemen Badan Usaha Milik Desa se-Kabupaten Bojonegoro, Kamis (28/11/2018).
Saat ini beberapa Mobil Dinas (Mobdin) ditarik dan disimpan di gudang aset. Meski demikian, todak menutup kemungkinan suatu saat Mobdin tersebut bisa dimanfaatkan dengan syarat lulus uji kelayakan.
Pelaksanaan Ujian Nasional (UN) bagi siswa seluruh jenjang baik Siswa SMA/SMK dan SMP sederajat di Bojonegoro masih dalam tahap validasi pendataan siswa. Walaupun begitu, seluruh sekolah sudah mempersiapkan segalanya untuk pelaksanaan UN.
Gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) tahun 2019 di seluruh Indonesia dipastikan naik 5 persen, tidak terkecuali PNS yang ada di Kabupaten Bojonegoro. Kenaikan tersebut guna meningkatkan kinerja PNS agar lebih maksimal.
Dengan format acara berbentuk Focus Grup Discussion (FGD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro, Komisi B bersama Dinas Koperasi dan Usaha Mikro (UKM), Dewan Koperasi Indonesia Daerah (DEKOPINDA), pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dan koperasi, membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kabupaten Bojonegoro tentang pengembangan dan perlindungan koperasi dan usaha mikro, Rabu (7/11/2018).
Sebuah rumah di komplek perumahan guru SMPN 3 Mastrip RT.15/RW.05 Desa Mojoranu Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro ludes terbakar, Jumat (5/10/2018) sekitar pukul 01.10 Wib.
Dengan membawa sejumlah atribut dan tulisan, ratusan guru honorer dari seluruh tingkat sekolah melakukan aksi longmarch dari depan gedung DPRD Bojonegoro menuju Pendopo Pemkab Bojonegoro, Kamis (27/9/2018). Mereka meneriakan beberapa tuntutan agar nasibnya diperhatikan oleh pemerintah. Diantaranya rekrutmen CPNS dengan aturan yang tidak berpihak kepada guru honorer, baik GTT ataupun PTT.
Dewan segera mengambil langkah tegas dengan meminta Pemkab mengirim surat ke Kemenpan RB Pasca Forum Honorer Kategori II (FHK2) Kabupaten Bojonegoro mengadu ke DPRD Kabupaten Bojonegoro. Mereka mengeluhkan terkait seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan kebijakan yang dirasa tidak memihak pada K2.