Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Madrasah dan Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) Raudhatul Athfal (RA) hari ini sudah bisa dicairkan secara bertahap. Dana tersebut dapat dimanfaatkan untuk membayar gaji guru non-ASN atau guru honorer yang belum memiliki sertifikasi.
Kementerian Agama (Kemenag) RI mulai mencairkan secara bertahap Tunjangan Profesi Guru (TPG) bagi Guru Pendidikan Agama pada Sekolah, termasuk lulusan PPG 2025. Dirjen Pendidikan Islam Amien Suyitno mengatakan percepatan pencairan TPG ini menjadi komitmen pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan guru.
Yang ditunggu-guru guru di lingkungan madrasah di bawah nanungan Kementerian Agama akhirnya datang juga. Tunjangan Profesi Guru (TPG) bagi guru madrasah akan dicairkan secara bertahap mulai pekan ini.
Direktur Jenderal Pendidikan Islam (Dirjen Pendis) Kementerian Agama (Kemenag) Amin Suyitno menyampaikan literasi Al-Qur’an akan menjadi syarat rekrutmen, sertifikasi, dan pengembangan karir guru Pendidikan Agama Islam (PAI). Penegasan ini disampaikan Amin Suyitno usai merilis hasil Asesmen Pendidikan Agama Islam (PAI) 2025, di Jakarta.
Laporan kinerja dan arah pengembangan Pendidikan Islam dilaporkan dalam kegiatan Review and Design on Islamic Education Tahun 2025. Kegiatan ini sekaligus dirangkai dengan peluncuran Peta Jalan Pendidikan Islam 2023–2045 bersama Menteri Agama RI.
Kementerian Agama (Kemenag) mendata ulang majelis taklim di Indonesia melalui aplikasi E-Ormas. Aplikasi ini terintegrasi dengan sistem digital Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.
Direktorat Jenderal (Ditjen) Bimbingan Masyarakat Islam (Bimas Islam) Kementerian Agama melakukan penyusutan arsip kepegawaian melalui pemusnahan terhadap 3.359 arsip Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit (DUPAK) Penghulu dalam kurun dua tahun terakhir. Langkah ini merupakan bagian dari penataan arsip dan perlindungan informasi negara.
Wakil Menteri Agama Romo Muhammad Syafi’i menegaskan bahwa intelektualisasi santri adalah agenda besar dalam penguatan pesantren yang saat ini tengah menjadi fokus Kementerian Agama. Hal ini disampaikan Wamenag dalam Halaqoh Penguatan Kelembagaan Pendirian Direktorat Jenderal Pesantren yang berlangsung di Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang, beberapa hari kemarin.
Direktorat Pesantren Kementerian Agama mendorong pesantren untuk membangun budaya aman dan deteksi dini kekerasan seksual. Salah satunya dengan menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Kekerasan Seksual.
Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto merestui pembentukan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pesantren di bawah Kementerian Agama. Restu tersebut disampaikan Presiden dalam pidatonya pada Malam Bakti Santri untuk Negeri, di Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta.