Pada tahun 2017 ini rencananya Dinas Pendidikan Daerah (Disdikda) Bojonegoro akan melaksanakan akreditasi pada 42 sekolah tingkat Sekolah Dasar (SD) di Kota Ledre. Sekolah Tersebut sudah diberikan form pengisian terkait semua fasilitas lembaga sekolah yang akan mengikuti akreditasi nantinya.
Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) online jenjang SMP nantinya akan dilaksanakan awal Juli mendatang, rencananya penerimaan siswa dilakukan dengan sistem zonasi.
Pelaksanaan Kurikulum 2013 pada jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kabupaten Bojonegoro sudah diterapkan di 44 SMP.
Dinas Pendidikan Daerah (Disdikda) Bojonegoro, Selasa (23/5/2017) menggelar Lomba Debat Bahasa Indonesia bagi siswa jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) se Kabupaten Bojonegoro.
Menjelang pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, meminta Dinas Pendidikan Daerah (Disdikda) harus serius mengelola pendaftaran siswa.
Dinas Pendidikan (Disdik) Bojonegoro Cabang Provinsi Jawa Timur yang berada di Jalan Basuki Rahmad, menggelar pembinaan dengan Guru DPA dan DPK yang dilaksanakan di lantai dua gedung tersebut.
Menggali kemampuan anak Sekolah Dasar (SD) di bidang seni, Dinas Pendidikan Daerah (Disdikda) Bojonegoro menggelar Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FL2SN) yang dilaksanakan di Gedung Universitas Terbuka ( UT) Bojonegoro, Rabu (4/5/2017).
Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur akan segera mempersiapkan sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMA/SMK guna menyambut siswa SMP yang akan melanjutkan pendidikannya.
Persiapan pelaksanaan Ujian Nasional (UN) SMP maupun MTs yang akan digelar tanggal (2/5/2017) mendatang oleh Dinas pendidikan (Disdik) Bojonegoro terus dilakukan. Seperti pengambilan Naskah UN bagi sekolah yang melaksanakan Ujian Nasional Kertas Pensil (UNKP).
Anggaran dana pelaksanaan menggelar Ujian Nasional atau Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) jenjang Sekolah Dasar (SD) tahun 2017 ini, tidak ditanggung oleh Kementerian pendidikan Pusat maupun Provinsi. Namun anggaran tersebut dilimpahkan kepada setiap pemerintah Kabupaten/Kota sendiri.