Meski berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS), masih saja ada beberapa oknum guru dan karyawan lain yang melanggar Peraturan Perundang-Undangan (PP) no. 53 tahun 2010 terkait tindakan kasus Indisipliner.
Selain kekurangan guru kelas dan guru mata pelajaran (Mapel) untuk tingkat Sekolah Dasar (SD), Dinas Pendidikan juga kekurangan guru untuk tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang jumlahnya ada ratusan.
Selain Kekurangan guru kelas tingkat Sekolah Dasar (SD) yang jumlahnya mencapai ribuan, Dinas Pendidikan (Disdik) Bojonegoro juga mengalami kekurangan guru mata pelajaran (Mapel) Olahraga dan Pendidikan Agama Islam (PAI).
Satuan Reserse Narkoba (Satreskoba) Polres Bojonegoro membekuk seorang pengendara Daihatsu Xenia dan seorang perempuan yang diduga usai menggelar pesta sabu sabu. Keduanya dibekuk bersama barang bukti di dalam mobil.
Selama 2017 ini, tercatat ada sekitar 25 Pegawai Negeri Sipil (PNS) di bawah naungan Dinas Pendidikan Daerah (Disdikda) mengajukan cerai kepada pasangannya.
Januari hingga Desember tahun 2017 ini, Dinas Pendidikan Daerah (Disdikda) Bojonegoro mencatat ada beberapa kasus tindakan indisipliner yang dilakukan oleh para pegawai yang berada dibawah naungan Disdikda, baik sebagai guru maupun menjabat di lingkup sekolah.
Pelaksanaan Ujian Nasional (UN) masih lama, namun pihak Dinas Pendidikan Daerah (Disdikda) Bojonegoro sudah melakukan persiapan termasuk mendata peserta.
Ramainya pemohon untuk mengambil e-KTP (Kartu Tanda Penduduk Elektronik) di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) membuat warga antre hingga berdesak-desakan. Hal itu diperparah dengan tidak adanya petugas pengatur antrean.
Menjelang akhir tahun 2017, ruang layanan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) Kabupaten Bojonegoro penuh sesak. Sebab pengambil Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) yang sudah dicetak membludak.
Dinas Pendidikan Daerah (Disdikda) Kabupaten Bojonegoro pada tahun 2017 telah memberikan bantuan pembangunan Pagar di salah satu sekolah menengah pertama (SMP) yang berada di Kecamatan Bubulan. Pada pembangunan pagar tersebut dana bersumber dari Dana Anggaran Umum (DAU) yang nilainya berjumlah puluhan juta rupiah.