Kekurangan guru Pendidikan Agama Islam (PAI) dilingkup Sekolah Dasar (SD) memang diakui oleh Dinas Pendidikan (Disdik) Bojonegoro. Bahkan selama ini guna mengisi kekosongan tersebut pihak sekolah yang kekurangan guru PAI mengangkat guru kontrak.
Program Indonesia Pintar (PIP) di Kabupaten Bojonegoro tidak hanya menyasar sekolah formal saja, namun PIP itu juga menyasar ke sekolah non formal di mana warga belajar yang menimba ilmu di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) tergolong dari keluarga yang tidak mampu.
Pengajuan perceraian dilingkup Dinas Pendidikan (Disdik) Bojonegoro hingga bulan November 2018 tercatat ada 6 perkara yang masih ditangani. Hingga kini masih dalam proses mediasi dan pembinaan dari Dinas terkait.
Hingga kini Kekosongan Kepala Sekolah Dasar (SD) belum terisi. Meski demikian pihak Dinas Pendidikan Daerah (Disdikda) Bojonegoro mengaku akan segera menindaklanjuti masalah tersebut.
Siswa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Taman Kanak-kanak (TK), memang saat ini dalam pembelajarannya guru tidak tergantung pada ketersediaan Alat Peraga Edukatif (APE). Pada pendidikan Masa Emas yakni PAUD dan TK guru dituntut lebih proaktif dalam menggali potensi anak sejak usia dini.
Di Kabupaten Bojonegoro tidak sedikit guru yang mengajar di daerah pinggiran, yang jarak tempuh dengan tempat tinggal cukup jauh, dan membutuhkan beberapa jam untuk bisa sampai ke sekolah.
Terkait adanya surat dari Forum Komunikasi GTT/PTT K-2 yang berisi izin untuk tidak mengajar selama 6 hari kerja, Dinas Pendidikan (Disdik) Bojonegoro memberikan himbauan kepada Kepala UPT Pendidikan Wilayah I-XII dan Kepala SMP Negeri Kabupaten Bojonegoro.
Guru Pendidikan Agama Islam (PAI) tingkat Sekolah Dasar (SD) di Bojonegoro di bawah naungan Dinas Pendidikan (Disdik) Bojonegoro, tiap tahun terus mengalami kekurangan. Pasalnya, selama ini kebutuhan guru PAI di SD terus bekurang seiring banyaknya guru PAI yang sudah masuk masa Purna
Untuk mengoptimalkan pembangunan infrastruktur maupun proses pembelajaran di bidang pendidikan di Kabupaten Bojonegoro, Dinas Pendidikan Daerah (Disdikda) Bojonegoro mengajukan dana Perubahan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) sebesar 160 miliar tahun 2018 ini.
Kekosongan dua kursi jabatan di lingkup Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Bojonegoro saat ini sudah terisi.