Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Kabupaten Bojonegoro, Hanafi, enggan membeberkan anggaran Dana Hibah dan Bansos APBD 2018 lembaga pendidikan menengah SMA/SMK/MA Swasta. Alasannya, tidak mengetahui jumlah anggarannya.
Tahun 2019 mendatang, Dinas Pendidikan (Disdik) Bojonegoro, mewacanakan untuk pemerataan Guru Tidak Tetap (GTT) di setiap Sekolah Dasar (SD) yang ada di Bojonegoro. Hal itu guna mengurangi kekurangan guru di setiap SD agar pembelajaran bisa berjalan maksimal.
Puluhan group Drum Band/Marcing Band tingkat SD/MI hingga SMA/SMK/MA se Kabupaten, Minggu (16/12/2018), diberangkatkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Bojonegoro.
Kemarin Selasa (11/12/2018) beberapa Kepala Sekolah (Kapsek) baik jenjang SMA/SMK/MA/SMP maupun MTs mengadu ke DPRD Bojonegoro, terkait sikap Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro yang tidak mencairkan dana hibah.
Atap bangunan yang sudah tidak terpakai di Dinas Pendidikan (Disdik) Bojonegoro atap ruangannya runtuh, diduga karena sudah termakan usia, sehingga kayu penyangganya sudah tidak bisa menahan beban.
Ratusan Sekolah Dasar (SD) tahun 2018 ini megikuti akreditasi. Namun dari hasil nilai akreditasi tersebut ada beberapa SD yang mendapatkan nilai C dari tim penilai, yakni Badan Akreditasi Nasional (BAN). Sehingga yang mendapat nilai C tersebut, usul ulang hasil nilai akreditasi itu.
Tahun 2018 ini, ratusan Madrasah Diniyah (Madin) di Bojonegoro mendapatkan Bantuan Penyelenggara Pendidikan Diniyah dan Guru Swasta (BPPDGS) Dinas Pendidikan (Disdik) Bojonegoro, yang bertujuan untuk kesejahteran guru dan murid Madin. Bantuan tersebut diperoleh guru maupun murid Madin selama 9 bulan yang dasar pemberian dana itu berdasarkan Perda Provinsi Jawa Timur No 9 tahun 2019 tentang penyelenggaraan Pendidikan.
Selain Kekurangan guru Pendidikan Agama Islam (PAI) untuk Sekolah Dasar (SD), Dinas Pendidikan Daerah (Disdik) Bojonegoro, juga kekurangan guru olahraga yang jumlah kebutuhannya mencapai ratusan guru. Walaupun banyak SD yang tidak punya guru olahraga, namun pihak sekolah bisa mengontrak guru yang berijazah sesuai jurusannya.
Kekurangan guru Pendidikan Agama Islam (PAI) dilingkup Sekolah Dasar (SD) memang diakui oleh Dinas Pendidikan (Disdik) Bojonegoro. Bahkan selama ini guna mengisi kekosongan tersebut pihak sekolah yang kekurangan guru PAI mengangkat guru kontrak.
Program Indonesia Pintar (PIP) di Kabupaten Bojonegoro tidak hanya menyasar sekolah formal saja, namun PIP itu juga menyasar ke sekolah non formal di mana warga belajar yang menimba ilmu di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) tergolong dari keluarga yang tidak mampu.