Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bojonegoro, Hj. Mitro’atin S.Pd., M.M., mengapresiasi program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-125 sebagai bentuk nyata kolaborasi lintas sektor yang dapat mempercepat pembangunan di wilayah pedesaan.
Komisi VIII DPR RI menyetujui hasil rekonstruksi dan relaksasi efisiensi anggaran Kementerian Agama tahun anggaran 2025, termasuk tambahan belanja pegawai yang diajukan pemerintah. Kesepakatan ini tercapai dalam Rapat Kerja yang berlangsung di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
KH. Nafik Sahal dan Agus Dita Pratama resmi menduduki kursi DPRD Kabupaten Bojonegoro. Kedua anggota yang sebelumnya menjabat di periode 2019-2024 ini, menggantikan dua anggota DPRD Fraksi PKB yang meninggal dunia, Rabu (9/7/2025).
Tampak, Ketua DPRD Bojonegoro Abdulloh Umar bersama Agus Dita Pratama dan KH. Nafik Sahal setelah prosesi pelantikan. Foto bersama disertai senyum bahagia.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur menggelar Rapat Paripurna Istimewa Pengganti Antar Waktu (PAW) untuk dua anggota DPRD dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di gedung setempat, Rabu (9/7/2025).
Dua kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro kosong. Kedua kekosongan dari fraksi PKB ini, bakal resmi terisi, besok (9/7/2025). Nafik Sahal dan Agus Dita bakal dilantik, untuk mengisi kekosongan tersebut.
Komisi A DPRD Kabupaten Bojonegoro kembali memanggil pabrik pengolahan tembakau PT Sata Tec Indonesia. Pemanggilan kedua kalinya ini, lantaran pabrik yang berada di Desa Sukowati, Kecamatan Kapas itu ngeyel beroperasi meski disegel, karena belum melengkapi izin, Kamis (12/6/2025).
Komisi C DPRD Bojonegoro minta pelaku dugaan penipuan dengan modus loloskan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Bojonegoro dinonaktifkan dari status aktifnya sebagai PNS di lingkungan Disdik, Kamis (12/6/2025).
Komisi C DPRD Kabupaten Bojonegoro segera melakukan pemanggilan terhadap Direktur RSUD Sosodoro Djatikoesoemo. Pemanggilan ini, untuk mengklarifikasi dugaan pungutan liar (Pungli) terhadap sejumlah tenaga medis magang yang dijanjikan menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS).
Proses Pergantian Antar Waktu (PAW) Kepala Desa di Kabupaten Bojonegoro hingga kini masih terkatung-katung dalam pembahasan. Berlarut-larutnya proses ini dinilai memberi keuntungan bagi Penjabat (Pj) Kepala Desa yang saat ini menjabat. Situasi ini memicu kegeraman Ketua Komisi A DPRD Bojonegoro, yang mencurigai adanya dugaan permainan dari instansi tertentu demi memperpanjang masa jabatan para Pj Kades.