Pemilihan Umum khususnya pemilihan legislatif di Bojonegoro bukan sekadar sebuah pesta demokrasi, tetapi suatu peristiwa monumental di mana rakyat bersatu dalam satu aksi untuk membawa perubahan dan menciptakan satu harapan untuk masa depan yang lebih baik. Dalam momentum ini, setiap suara, setiap langkah, dan setiap tindakan memiliki makna yang mendalam.
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) Puan Maharani melakukan kunjungan ke Kabupaten Bojonegoro. Salah satu kegiatannya, yakni meletakkan batu pertama kantor DPC PDI-Perjuangan Bojonegoro, Jumat (19/1/2024).
Calon Legislatif (Caleg) dari Dapil Jatim XII Kabupaten Bojonegoro-Tuban, Zulfahmy Wahab menyapa warga Desa Deling Kecamatan Sekar Kabupaten Bojonegoro, Kamis (16/11/2023). Tokoh muda Bojonegoro yang dikenal dekat dengan Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa ini, kebanjiran dukungan untuk menjadi legislator di DPRD Jawa Timur.
Pemerintah Pusat melalui Kementerian Kesehatan (Kemenkes) tengah membahas peraturan turunan untuk mengimplementasikan Undang-Undang (UU) Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023. Menanggapi proses yang saat ini tengah berlangsung, petani tembakau yang ada di Bojonegoro menolak keras dan sangat keberatan.
Seratusan orang yang tergabung dalam Paguyuban Sekitar Rel kereta Api Sumbang (Pasirkambang) wadul Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bojonegoro. Mereka menilai tarif sewa lahan milik PT Kereta Api Indonesia (KAI) yang ia tempati, dinilai mahal.
Ratusan aparatur pemerintah desa (Pemdes) yang terdiri dari kepala desa (Kades) dan perangkat desa (Perades) di Kabupaten Bojonegoro mendatangi Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Mereka menyampaikan lima tuntutan kepada wakil rakyat itu, Rabu (20/9/2023).
Rapat Paripurna penetapan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Bojonegoro tahun 2024 kembali kandas di Gedung Paripurna DPRD Bojonegoro, Senin (11/9/2023) kemarin.
Masih belum ada titik temu antara Eksekutif dan Legislatif, saat rapat paripurna pengesahan KUA (Kebijakan Umum Anggaran) dan PPAS (Prioritas Plafon Anggaran Sementara) APBD Kabupaten Bojonegoro.
Buntut seringnya laman website DPRD Bojonegoro diretas oleh oknum yang tak bertanggungjawab. PC Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Bojonegoro tuntut DPRD Bojonegoro untuk transparan dalam mengelola anggaran perawatan website.
Website Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro bukanlah yang pertama kali dibobol atau diretas oleh oknum yang tak bertanggungjawab. Bahkan, selama setahun ini, menurut pengamatan website DPRD Bojonegoro sudah dua kali diretas.