Dalam rangkaian kemerdekaan RI, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro, Jumat (14/8/2020), menggelar Rapat Paripurna Istimewa. Agenda rapat kali ini mendengarkan Pidato Presiden RI pada sidang tahunan MPR RI dan sidang bersama DPR/DPD RI tahun 2020.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bojonegoro, mendorong Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) di masing-masing desa untuk menjadi pendongkrak pertumbuhan ekonomi masyarakat di tingkat desa. Oleh karena itu, agar peran BUMDes tersebut bisa terealisasi, DPRD Bojonegoro juga membuat Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang BUMDes.
Menjelang Hari Raya Idul Adha, DPRD Bojonegoro, meminta para penjual hewan kurban serta panitia pelaksanaan penyembelihan hewan memperhatikan protokol kesehatan. Pasalnya, Hari Raya Idul Adha tahun ini masih dalam pandemi Covid 19.
Agar kegiatan pelaksanaan pembangunan fisik 2020 berjalan lancar dan sesuai target, dan kejadian pembangunan fisik 2019 ada yang tidak sesuai target tidak terulang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bojonegoro, mengundang Dinas Cipta Karya, Bina Marga, Dinas Pendidikan serta PU Sumber Daya Air, guna melakukan diskusi agar proyek pelaksanaan pembangunan fisik 2019 yang tidak selesai pengerjaan tidak terulang lagi.
Hak-hak penyandang disabilitas memang selayaknya harus diperhatikan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro, pasalnya, kaum disabilitas juga punya hak yang sama dalam mendapatkan perhatian.
Pengurus Cabang Korp PMII Puteri (Kopri) Kabupaten Bojonegoro menyesalkan dikeluarkannya Rancangan Undang-Undang (RUU) Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) dari Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2020. Pasalnya, payung hukum yang seharusnya didapatkan kaum perempuan sebagai perlindungan dari kekerasan seksual malah ditarik dari Prolegnas, padahal RUU ini sangat dibutuhkan.
Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di setiap desa menjadi peranan penting dalam kemajuan desa. Harapannya, penguatan kelembagaan BUMDes menjadi kunci desa berdaya, untuk itu perlu mendapat dukungan semua pihak.
DPRD Bojonegoro, Jawa Timur, mulai melakukan reses-kegiatan di luar sidang untuk menyerap aspirasi masyarakat. Seperti yang dilakukan ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro, Imam Solihin.
Sejumlah kontroversi selalu saja muncul di DPR. Lembaga yang berisikan para wakil rakyat ini seolah tiada henti menarik perhatian masyarakat, bahkan tidak jarang apa yang terjadi di DPR menimbulkan pro dan kontra dikalangan masyarakat. Terbaru, dan yang sedang hangat dibicarakan adalah Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP). Pada Rapat Paripurna 12 Mei 2020, RUU ini disepakati untuk dibahas sebagai inisiatif DPR dan RUU itu dibawa ke tingkat paripurna setelah didukung tujuh fraksi dalam rapat panja di Badan Legislasi (Baleg).
Anggota DPRD Jatim Komisi E Fraksi Partai Golkar, Adam Rusydi memberikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang telah menjalankan koordinasi dan supervisi penyaluran bansos secara intensif. Bahkan, dirinya juga berkesempatan melihat langsung Wakil Gubernur (Wagub) Jatim, Emil Dardak turun ke kantor desa di Sidoarjo tanpa membawa rombongan dan acara seremonial.