DPRD Jawa Timur meminta Pemprov Jatim memperkuat layanan transportasi gratis bagi penyandang disabilitas dengan menyiapkan aturan teknis dan dukungan anggaran yang jelas. Pengaturan tersebut dinilai penting agar kebijakan tidak berhenti sebagai program, tetapi dapat berjalan konsisten.
Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur mempertanyakan dasar penetapan Dana Cadangan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur sebesar Rp600 miliar. Fraksi menilai nominal tersebut perlu dijelaskan secara lebih transparan karena biaya penyelenggaraan Pilgub Jatim terus meningkat dari waktu ke waktu.
Fraksi Partai Demokrat DPRD Jawa Timur melihat masih ada sejumlah bagian yang perlu diperkuat dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Kepemudaan dan Keolahragaan. Meski begitu, kekurangan tersebut tidak dipandang sebagai alasan untuk mengesampingkan rancangan regulasi tersebut.
Pertumbuhan ekonomi Jawa Timur yang mencapai 5,72 persen pada Triwulan II 2026 belum membuat Komisi B DPRD Jawa Timur sepenuhnya puas. Komisi yang membidangi sektor perekonomian itu justru mempertanyakan kecukupan anggaran untuk menopang sektor-sektor yang menjadi penggerak utama ekonomi daerah.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro menyambut rencana survei seismik darat 2D dengan melakukan sosialisasi kepada para perangkat daerah agar bisa diteruskan hingga level desa, Jumat (28/8/2026).
Tiga pimpinan daerah tampak menghadiri pembukaan Muktamar Nahdlatul Ulama (NU) ke-35 di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambakberas, Jombang, Kamis (27/8/2026).
Perbedaan pandangan dalam forum besar seperti Muktamar Nahdlatul Ulama (NU) ke-35 dinilai sebagai bagian dari dinamika organisasi. Namun, perbedaan itu tidak semestinya mengganggu persaudaraan di antara warga Nahdliyin.
Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Bojonegoro sekaligus anggota DPRD Bojonegoro, Sukur Priyanto, angkat bicara terkait tudingan penggunaan ijazah palsu dan status lembaga pendidikan tempat dirinya menempuh pendidikan.
Dugaan penyalahgunaan kewenangan dalam penetapan dan pembayaran tunjangan perumahan pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Bojonegoro periode 2019–2026 dilaporkan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Bojonegoro. Laporan tersebut disampaikan Sumadi, Direktur Rumah Hukum dan Aspirasi Publik LBH Parade Keadilan Indonesia, melalui pengaduan bernomor 100/LBHPKI/VIII/2026 pada Rabu (26/8/2026).
Masyarakat Jawa Timur diminta tidak menunda pemanfaatan program pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Program yang memberikan sejumlah pembebasan dan keringanan tersebut akan berakhir pada 31 Agustus 2026.