Polres Bojonegoro akhirnya berhasil mengungkapkan identitas ibu yang membuang jazad bayi di Desa Sembung Kecamaan Kapas, Kabupaten Bojonegoro beberapa waktu lalu. Tersangka berinisial EA (21) warga setempat.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro akan menggelar Grebeg Berkah Jonegaran sebagai puncak Hari Jadi Bojonegoro ke-340, Kamis (19/10/2017) besok.
Akhir triwulan 2017 ini persentase barang gadai di Kantor Pegadaian Cabang Bojonegoro diprediksi meningkat sampai akhir tahun nanti. Hal tersebut disebabkan karena kebutuhan uang untuk jangka waktu panjang.
Di awal bulan Oktober ini, Pegadaian Bojonegoro kembali ramai didatangi petani yang ingin menggadaikan barang berharganya. Karena di musim kemarau ini petani memerlukan modal yang lumayan banyak untuk bibit dan biaya tanam.
Dunia pendidikan adalah sarana yang tepat untuk mencetak sebuah generasi muda bangsa yang memiliki keunggulan SDM, daya juang serta militansi dalam mempertahankan kemerdekaan NKRI.
Setelah melalui berbagai tahapan, akhirnya dari enam perguruan tinggi, dipastikan Universitas Negeri Semarang (UNNES) ditunjuk menjadi pihak ketiga dalam pelaksanaan rekruitmen perangkat desa serentak di Kabupaten Bojonegoro.
Menanggapi isu kecurangan pengisian perangkat desa, Bupati Bojonegoro Suyoto, menjamin tidak akan ada kecurangan. Pemkab akan memantau proses pengisian perangkat desa mulai dari penyerahan berkas sampai hasil tes seleksi.
Dalam rapat paripurna istimewa di gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro, Rabu (16/8/2017) pagi, para eksekutif dan legislatif menyaksikan siaran langsung pidato Presiden RI, Joko Widodo di ruang paripurna. Rapat paripurna istimewa ini menjadi rapat tahunan mengawali kegiatan jelang Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan RI ke-72.
Jajaran Polres Bojonegoro gencar melakukan penertiban tambang pasir mekanik. Kali ini seorang pemilik mesin sedot pasir diamankan petugas. Pelaku berinisial AM (32) warga Desa Pagerwesi Kecamatan Trucuk Kabupaten Bojonegoro.
Pelaksanaan pengisian perangkat desa di Kabupaten Bojonegoro tidak menutup kemungkinan terjadi pelanggaran dalam penerapannya. Sehingga untuk meminimalisir kecurangan dan pelanggaran, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) 'Kinasih' membuka pos pengaduan terkait rekrutmen perangkat desa serentak tersebut.