Perceraian Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Bojonegoro, mengalami peningkatan signifikan sepanjang tahun 2025. Berdasarkan data Pengadilan Agama (PA) Bojonegoro, jumlah perkara perceraian ASN naik dari 27 perkara pada 2024 menjadi 45 perkara pada 2025.
Angka perceraian di Kabupaten Bojonegoro pada periode Januari hingga Oktober 2025 kembali menunjukkan peningkatan. Berdasarkan laporan resmi Pengadilan Agama (PA) Bojonegoro, terdapat 2.433 perkara perceraian yang masuk. Dari total laporan tersebut, terdiri dari 1.828 perkara cerai gugat dan 605 cerai talak.
Pengadilan Agama (PA) Kabupaten Bojonegoro mencatat, jumlah perkara perceraian yang masuk sepanjang Januari hingga Oktober 2025 mencapai 2.433 perkara. Jumlah ini, melonjak naik dibanding periode yang sama tahun 2024, yakni sebanyak 2.360 perkara.
Pasca Lebaran Idul Fitri 1445 Hijriah, ratusan warga di Kabupaten Bojonegoro ramai-ramai mendatangi Pengadilan Agama (PA) Kabupaten Bojonegoro untuk mengajukan cerai terhadap pasangannya.
Pengadilan Agama (PA) Kabupaten Bojonegoro mencatat kasus perceraian selama tahun 2023 sebanyak 2.825. Dari jumlah itu, perkara sudah diputus sebanyak 2.818.
Perkara gugatan waris yang ditangani Pengadilan Agama (PA) Bojonegoro cukup kecil. Sejak awal tahun hingga saat ini cukup rendah, yaitu mencapai 5 kasus.
Sebanyak 11 istri menggugat cerai suami dengan alasan karena merasa tidak puas di ranjang. Gugatan ini tercatat sejak Januari hingga Agustus 2023, di Pengadilan Agama Bojonegoro.
Sebanyak 1.063 wanita di Kabupaten Bojonegoro gugat cerai suaminya, jumlah tersebut hampir mencapai 50 persen dibandingkan dengan data pada tahun 2022, yang jumlahnya mencapai 2.110 wanita. Selain itu, gugatan tersebut didominasi karena sang wanita tak mendapatkan nafkah dari suaminya.
Pengadilan Agama (PA) merupakan salah satu tonggak pengadilan di Indonesia, selain pengadilan umum, pengadilan tata usaha negara dan pengadilan militer.
Fenomena perkara perceraian di Pengadilan Agama (PA) Kabupaten Bojonegoro membuat miris, karena jumlahnya yang mencapai 163 perkara pada pekan pertama ditahun 2023. Hal tersebut disebabkan rendahnya pendidikan masyarakat di daerah penghasil minyak.