Membanggakan. Itulah prestasi yang kembali diraih Kabupaten Bojonegoro pada ajang FESTA (Festival Film Pendek Potensi Desa) Provinsi Jawa Timur 2025. Desa Pungpungan, Kecamatan Kalitidu, berhasil meraih predikat Best of The Best kategori Video Kreatif Usaha Ekonomi Perdesaan melalui karya berjudul “Medhayoh Pungpungan”.
Fraksi Partai Gerindra DPRD Jawa Timur menyampaikan tanggapan atas pendapat Gubernur terkait Raperda Perubahan Kedua atas Perda Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat. Juru Bicara Fraksi Gerindra, Ro’aitu Nafif Laha, menyatakan pihaknya sependapat dengan urgensi Gubernur dalam mengakomodasi isu-isu baru yang mempengaruhi ketenteraman masyarakat.
Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Jawa Timur menyampaikan tanggapan resmi atas Pendapat Gubernur terkait Rancangan Peraturan Daerah tentang Pelindungan dan Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam.
High Level Meeting (HLM) TPID, TP2DD, dan TP2ED se-Jawa Timur berlangsung di Ballroom Hotel DoubleTree Surabaya dengan mengusung tema “Sinergi Memperkuat Ketahanan Pangan, Menjaga Stabilisasi Harga, dan Mempercepat Digitalisasi untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan dan Berdaya Tahan.” Ajang ini menjadi momentum kolaborasi tiga forum strategis daerah dalam memperkuat integrasi kebijakan.
Indonesia menduduki peringkat ke-14 penderita HIV/AIDS dunia. Di tingkat nasional, Jawa Timur menduduki peringkat kedua. Serta di tingkat provinsi, Kabupaten Bojonegoro peringkat ke-11. "Di tahun 2024 total ada 417 kasus dan di 2025 hingga Bulan November ini ada 358 kasus," kata Sub Koordinator Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Dinkes Bojonegoro, Paiman, saat diundang talkshow di radio milik Pemkab Bojonegoro.
Forum Taman Bacaan Masyarakat (TBM) Kabupaten Bojonegoro menggelar kegiatan Magang Pendidikan Literasi sekaligus Pelantikan Pengurus Forum TBM Kabupaten Bojonegoro Masa Bakti 2025–2030 pada Jumat (21/11/2025).
Pemerintah Provinsi Jawa Timur kembali memberikan kabar baik bagi para wajib pajak kendaraan bermotor. Berdasarkan Keputusan Gubernur (Kepgub) Jawa Timur, dua program unggulan terkait pajak kendaraan diperpanjang dan diberlakukan dalam periode yang berbeda.
Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyampaikan jawaban atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Jatim terkait Raperda Penyelenggaraan Kehutanan melalui Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak. Dalam kesempatan itu, Emil menegaskan bahwa penyusunan Raperda telah dirancang berdasarkan kebutuhan ekologis, sosial, hingga ekonomi yang menjadi ciri khas wilayah Jawa Timur.
Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyatakan dukungannya terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua atas Perda Nomor 1 Tahun 2019 mengenai Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat. Raperda ini dinilai menjadi kebutuhan baru untuk menjawab dinamika sosial dan teknologi yang berkembang cepat.
Gubernur Jawa Timur (Jatim) Hj. Khofifah Indar Parawansa, menandatangani persetujuan bersama Raperda APBD 2026 dalam sidang paripurna DPRD Jatim yang dihadiri wagub, pimpinan dewan, sekda, anggota DPRD, serta pejabat pemprov. Ia membuka sambutan dengan ucapan syukur atas kelancaran pembahasan dan kondisi sidang yang berjalan baik.