Pengelolaan informasi publik di era digital menuntut strategi yang matang dari pemerintah daerah, bukan sekadar mengejar popularitas di media sosial. Hal itu menjadi benang merah dalam Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengelolaan Website dan Media Sosial untuk Pemerintah Daerah yang membuka rangkaian Jateng Media Summit 2026 di Hotel Khas Semarang, Rabu (20/5/2026).
Para Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dituntut untuk mampu mengklasifikasi kategori informasi sebagai bagian dari Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Yakni meliputi informasi berkala (rutin), serta merta (segera), dan dikecualikan (tertutup) sesuai dengan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP).
Pemkab Bojonegoro terus mengupayakan pelayanan cepat, tepat, dan memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat. Untuk itu Dinas Komunikasi dan Informatika menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Forum Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro Sesi I Tahun 2026, Senin (20/4/2026). Kegiatan digelar di Partnership Room Lt 4, Gedung Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.
Wakil Bupati Bojonegoro, Nurul Azizah menerima penghargaan Angling Dharma PWI Award 2026 dari Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Bojonegoro. Penghargaan tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi atas perannya sebagai kepala daerah yang dinilai turut mendorong kesejahteraan masyarakat serta pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Bojonegoro.
BUMD milik Pemkab Bojonegoro, PT Asri Dharma Sejahtera (ADS), menegaskan komitmennya dalam mendukung keterbukaan informasi publik dengan bersiap meningkatkan kapasitas pengelolaan informasi bersama Komisioner Komisi Informasi Jawa Timur. Kegiatan diskusi tersebut berlangsung pada Senin (2/2/2026), didampingi oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro.
Komitmen terhadap transparansi terus diperkuat oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro bersama Komisi Informasi (KI) Provinsi Jawa Timur melalui sarasehan bertajuk Medhayoh Keterbukaan Informasi Publik 2025.
Pemerintah yang akuntabel, transparan dan informatif menjadi hal mendasar dalam keterbukaan informasi publik (KIP). Sistem ini akan menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah.