Jateng Media Summit 2026 Soroti Strategi Pemda Hadapi Hoaks dan Era Digital

Reporter: M. Anang Febri

blokBojonegoro.com - Pengelolaan informasi publik di era digital menuntut strategi yang matang dari pemerintah daerah, bukan sekadar mengejar popularitas di media sosial. Hal itu menjadi benang merah dalam Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengelolaan Website dan Media Sosial untuk Pemerintah Daerah yang membuka rangkaian Jateng Media Summit 2026 di Hotel Khas Semarang, Rabu (20/5/2026).

Diskusi yang dipandu Head of Community Local Media Community Suara.com, Asep Saefullah, menghadirkan sejumlah pakar dan praktisi untuk membedah tantangan komunikasi publik pemerintah di tengah derasnya arus informasi digital dan maraknya hoaks.

Kepala Bagian Humas dan Protokol Biro Umum Setda Provinsi Jawa Tengah, Dicky Adinurwanto, mengakui pihaknya kerap kewalahan menghadapi hoaks yang menyebar masif di media online maupun media sosial.

"Kami seringkali kuwalahan ya dengan informasi hoak, bagaimana menangkalnya, dan bagaimana meng-counter-nya, ya kami harus punya strategi," ungkapnya.

Dicky menyebut pola konsumsi informasi masyarakat Jawa Tengah kini telah berubah. Berdasarkan data yang ia sampaikan, sebanyak 82,57 persen masyarakat mengakses informasi melalui media online.

Menurutnya, pendekatan rilis konvensional ala media mainstream tidak lagi cukup diterapkan di media sosial. Karena itu, ia mendukung instruksi gubernur agar seluruh ASN mampu berperan sebagai public relation pemerintah.

Tantangan tersebut turut disoroti Tenaga Ahli Wamenkomdigi, Dr. Riant Nugroho, M.Si., CBA. Ia menggambarkan kondisi dunia digital saat ini sangat kacau (chaos), sementara media sosial dinilai terlalu “genit”.

Riant menekankan agar pemerintah tidak terjebak mengejar popularitas di platform digital.

"Maka menurut saya pemerintah jangan mencari popularitas. Bisa diibaratkan di keluarga, pemerintah itu adalah Bapak, yang tidak banyak omong, kerja dalam senyap," tutur Riant.

Menurutnya, produk utama pemerintah di era digital seharusnya berupa big data yang dikelola melalui website sebagai induk informasi. Dari sana, informasi kemudian dipecah menjadi berbagai konten strategis di media sosial dengan memanfaatkan algoritma, jurnalisme media, hingga homeless media.

"Digital tidak untuk menutup, tapi membuka ruang-ruang baru. Jangan sampai media-media ini dikuasai asing," tambahnya.

Senada dengan itu, Perencana Ahli Madya Puspen Kemendagri, Zainudin, S.Fil., M.Si., menilai pengelolaan website pemerintah daerah selama ini masih banyak yang belum terstruktur, lambat merespons isu, serta memiliki data yang tidak sinkron.

Ia juga menyoroti konten media sosial pemerintah yang cenderung bersifat seremonial dan penggunaan bahasa rilis yang sulit dipahami masyarakat.

"Apa yang harus dilakukan oleh website pemda? tidak hanya diposting, harus terstruktur, cepat, tanggap dengan isu-isu terbaru apalagi yang berpotensi dengan dampak negatif terhadap pemerintah," kata Zainudin.

Ia menekankan pentingnya informasi yang disajikan pemerintah memiliki dampak nyata dan manfaat langsung bagi masyarakat, bukan sekadar laporan kegiatan.

Terkait penggunaan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI), Zainudin mengingatkan agar penggunaannya tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian.

"Pakai AI harus yang aman juga, jangan data-data yang penting dan rahasia menggunakan AI. Prinsipnya AI adalah alat bantu, bukan menggantikan," pungkasnya.

Sementara itu, puncak kegiatan Jateng Media Summit 2026 dijadwalkan berlangsung pada Kamis (21/5/2026). [feb/mad]