Kurang lebih 30 pejabat administrator atau eselon III di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro ikuti Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) Angkatan III yang diselenggarakan di Ruang Angling dharma lt.2 Pemkab Bojonegoro, Jumat (11/09/2026).
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro menegaskan komitmennya dalam mencegah praktik gratifikasi sekaligus memperkuat budaya integritas di lingkungan aparatur sipil negara (ASN).
Pemerintah Kabupaten Bojonegoro terus memperkuat ketahanan dan kemandirian pangan daerah. Salah satunya melalui Gerakan ASN Pelopor Pangan (GASPOL), yang mendorong pemanfaatan beras premium produksi lokal hasil kerja sama dengan Perumda Bojonegoro Pangan Mandiri.
Perum Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Bojonegoro menjatuhkan sanksi kepada dua petugas yang bertanggung jawab atas pengamanan kawasan hutan di Resor Pemangkuan Hutan (RPH) Sukun, Kecamatan Gondang, Kabupaten Bojonegoro.
Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Bojonegoro memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW 1448 H/2026 M, Senin (31/8/2026). Peringatan yang digelar di masjid Al Ikhlas kantor setempat itu menjadi momentum bagi jajaran Kemenag untuk kembali meneladani akhlak Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari.
PT Pertamina Patra Niaga bersama Pertamina Foundation resmi mengukuhkan 13 penerima Program Beasiswa Calon Pelaut 2026 sebagai bagian dari upaya menyiapkan sumber daya manusia maritim yang profesional, berintegritas, dan siap mendukung distribusi energi nasional.
Dinas Sosial (Dinsos) Bojonegoro mengambil langkah taktis dalam memperkuat jaring pengaman sosial. Yakni dengan menggelar Rapat Konsolidasi dan Koordinasi Sinergi Program Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat bersama Kementerian Agama serta jajaran pimpinan Lembaga Amil Zakat (LAZ) se-Kabupaten Bojonegoro.
Komisi E DPRD Jawa Timur menilai tingginya penyerapan anggaran pada perangkat daerah mitra kerja belum sepenuhnya berdampak terhadap penyelesaian persoalan strategis di bidang kesejahteraan rakyat. Karena itu, pemerintah daerah didorong melakukan evaluasi terhadap perencanaan anggaran, khususnya belanja pegawai, agar lebih berorientasi pada hasil pembangunan.
Komisi A DPRD Jawa Timur menyoroti sejumlah persoalan dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025. Mulai dari tingginya sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) belanja pegawai, melemahnya kondisi fiskal desa, hingga belum optimalnya implementasi program pencegahan dan pemberantasan narkotika menjadi catatan penting dalam laporan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2025.
Pemerintah Kabupaten Bojonegoro terus mendorong lahirnya budaya inovasi di berbagai sektor melalui Sosialisasi Pelaksanaan Bojonegoro Innovative Award (BIA) Tahun 2026. Kegiatan ini digelar di Ruang Angling Dharma, gedung Pemkab Bojonegoro, kemarin. Hadir Sekretaris Daerah Kabupaten Bojonegoro Edi Susanto, kepala organisasi perangkat daerah (OPD), para camat, serta tamu undangan lainnya.