Komisi D DPRD Jatim Ingatkan WFH Jangan Ganggu Layanan Teknis dan Operasional
Diana AV Sasa, Anggota Komisi D DPRD Provinsi Jawa Timur, Ingatkan WFH Jangan Ganggu Layanan Teknis dan Operasional (Foto: Istimewa)

Reporter: M. Anang Febri

blokBojonegoro.com - Anggota Komisi D DPRD Provinsi Jawa Timur, Diana AV Sasa, memberikan catatan kritis terhadap kebijakan Work From Home (WFH) setiap hari Rabu yang diumumkan Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa. Diana menyatakan mendukung semangat efisiensi energi yang menjadi dasar kebijakan tersebut. Namun, ia mengingatkan agar penerapannya tidak dilakukan secara merata di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Menurutnya, sejumlah sektor yang berada dalam lingkup Komisi D memiliki karakteristik kerja operasional dan pelayanan publik yang tidak memungkinkan dijalankan secara jarak jauh.

"Kebijakan WFH setiap Rabu pada prinsipnya baik untuk efisiensi BBM dan pengurangan mobilitas. Namun dari perspektif Komisi D, perlu ada penyesuaian," ungkap Diana Sasa, Kamis (26/3/2026).

Ia menegaskan, sektor seperti perhubungan dan pekerjaan umum merupakan layanan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, sehingga membutuhkan kehadiran fisik petugas di lapangan.

Dijelaskan juga, instansi seperti Dinas Perhubungan maupun dinas teknis di bidang pekerjaan umum memiliki tanggung jawab penting terhadap pengelolaan lalu lintas, jalan, jembatan, hingga drainase. Menurutnya, kondisi tersebut semakin krusial di tengah masa transisi musim hujan serta persiapan menghadapi puncak arus balik Lebaran yang membutuhkan respons cepat dan penanganan langsung di lapangan.

"Jangan sampai kebijakan ini malah menurunkan kualitas pelayanan publik. Untuk OPD yang sifatnya teknis dan operasional, tetap harus WFO penuh," tegasnya.

Diana menambahkan, skema WFH sebaiknya difokuskan pada fungsi administratif yang tidak berdampak langsung terhadap pelayanan masyarakat. Oleh sebab itu, Komisi D DPRD Jatim mendorong Pemerintah Provinsi Jawa Timur melakukan pemetaan secara detail terhadap kategori pekerjaan yang benar-benar dapat menerapkan WFH. Ia juga menekankan pentingnya evaluasi berkala agar efisiensi energi tetap berjalan tanpa mengorbankan kualitas layanan publik. [feb/mad]