Wakil Ketua IV DPRD Jawa Timur, Sri Wahyuni, meraih penghargaan dalam ajang Angling Dharma PWI Award 2026. Politisi Partai Demokrat itu menerima apresiasi pada kategori Perempuan Tangguh atas kontribusinya dalam mendorong peningkatan layanan dan kesadaran kesehatan di tengah masyarakat.
Anggota Komisi D DPRD Provinsi Jawa Timur, Diana AV Sasa, memberikan catatan kritis terhadap kebijakan Work From Home (WFH) setiap hari Rabu yang diumumkan Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa. Diana menyatakan mendukung semangat efisiensi energi yang menjadi dasar kebijakan tersebut. Namun, ia mengingatkan agar penerapannya tidak dilakukan secara merata di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Anggota Komisi D DPRD Provinsi Jawa Timur, Dewanti Rumpoko, mengingatkan seluruh personel lapangan agar tetap waspada saat puncak arus balik Lebaran 2026 yang kini memasuki fase krusial. Ia mengapresiasi kelancaran arus mudik secara umum. Namun, menurutnya, kewaspadaan petugas tidak boleh menurun, terutama ketika kelelahan mulai dirasakan setelah menjalankan tugas dalam waktu yang panjang.
Anggota Komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur, Puguh Wiji Pamungkas, meminta Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengecualikan sektor pelayanan dasar dari kebijakan Work From Home (WFH) setiap hari Rabu. Kebijakan tersebut merupakan inisiatif Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa sebagai upaya efisiensi energi di tengah fluktuasi harga global serta tindak lanjut atas instruksi pemerintah pusat.
Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur, Sri Wahyuni, menyoroti efektivitas kebijakan Work From Home (WFH) setiap hari Rabu yang diterapkan Pemerintah Provinsi Jawa Timur bagi aparatur sipil negara (ASN). Menurutnya, kebijakan tersebut patut diapresiasi sebagai langkah adaptif di tengah ancaman krisis energi global. Sri Wahyuni menilai, respons Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menunjukkan kepekaan pemerintah daerah terhadap isu strategis yang sedang berkembang.
Seratusan perwakilan Forum Guru Sertifikasi Nasional Indonesia (FGSNI) Kabupaten Bojonegoro, berkeluh kesah dan "wadul" pada anggota DPRD Provinsi Jawa Timur, Budiono, Minggu (8/3/2026).
Selain menggelar "Sosialisasi Tolerasi dan Keberagaman Suku, Agama, Ras dan Antar golongan", H. Budiono, S.Sos., M.AP, anggota dewan dari Dapil XII Bojonegoro-Tuban, juga sekaligus melaksanakan santunan yatim.
Tolerasi dan keberagaman suku, agama, ras dan antar golongan terus digaungkan oleh DPRD Provinsi Jawa Timur. Kali ini sosialisasi digelar oleh H. Budiono, S.Sos., M.AP, anggota dewan dari Dapil XII Bojonegoro-Tuban.
Rencana pemberian insentif Rp30 juta per bulan bagi dokter spesialis yang ditempatkan di daerah mendapat tanggapan dari DPRD Jawa Timur. Anggota Komisi E DPRD Jatim, Puguh Wiji Pamungkas, menilai kebijakan tersebut perlu dikaji ulang dengan mempertimbangkan kesiapan infrastruktur rumah sakit di daerah.
Pengajuan tambahan penyertaan modal untuk PT Jamkrida Jawa Timur menjadi sorotan dalam pembahasan Panitia Khusus (Pansus) BUMD DPRD Jawa Timur. Pansus menegaskan bahwa tambahan modal tidak boleh diberikan tanpa evaluasi menyeluruh terhadap kinerja dan arah bisnis perusahaan tersebut.