Suasana tidak biasa berlangsung di salah satu warung di Desa Mulyoagung, Kecamatan Singgahan, Kabupaten Tuban, Jawa Timur, Minggu (13/9/2026) siang. Seratus lebih warga mengikuti kegiatan sosialisasi DPRD Jawa Timur dengan tema "Dampak Teknologi Terhadap Kehidupan Sosial".
Warung di Desa Suciharjo, Kecamatan Parengan, Kabupaten Tuban, Jawa Timur, Sabtu(12/9/2026) siang begitu semarak. Seratus lebih warga mengikuti kegiatan sosialisasi DPRD Jawa Timur dengan tema "Dampak Teknologi Terhadap Kehidupan Sosial".
Seratus lebih warga di Desa Talun, Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban, Jawa Timur dan sekitarnya mengikuti kegiatan sosialisasi DPRD Jawa Timur dengan tema "Dampak Teknologi Terhadap Kehidupan Sosial".
DPRD Jawa Timur meminta Pemprov Jatim memperkuat layanan transportasi gratis bagi penyandang disabilitas dengan menyiapkan aturan teknis dan dukungan anggaran yang jelas. Pengaturan tersebut dinilai penting agar kebijakan tidak berhenti sebagai program, tetapi dapat berjalan konsisten.
Fraksi Partai Demokrat DPRD Jawa Timur melihat masih ada sejumlah bagian yang perlu diperkuat dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Kepemudaan dan Keolahragaan. Meski begitu, kekurangan tersebut tidak dipandang sebagai alasan untuk mengesampingkan rancangan regulasi tersebut.
Pertumbuhan ekonomi Jawa Timur yang mencapai 5,72 persen pada Triwulan II 2026 belum membuat Komisi B DPRD Jawa Timur sepenuhnya puas. Komisi yang membidangi sektor perekonomian itu justru mempertanyakan kecukupan anggaran untuk menopang sektor-sektor yang menjadi penggerak utama ekonomi daerah.
Masyarakat Jawa Timur diminta tidak menunda pemanfaatan program pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Program yang memberikan sejumlah pembebasan dan keringanan tersebut akan berakhir pada 31 Agustus 2026.
Upaya memperkuat perlindungan dan pemberdayaan penyandang disabilitas di Jawa Timur memasuki tahap akhir. Komisi E DPRD Jatim menargetkan Peraturan Daerah (Perda) tentang Disabilitas dapat dituntaskan dan disahkan pada Agustus 2026.
Pengembangan industri obat bahan alam di Jawa Timur mendapat dorongan baru setelah DPRD Jatim menyetujui usul prakarsa Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Obat Bahan Alam menjadi Raperda inisiatif DPRD. Persetujuan tersebut ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD Jawa Timur pada awal pekan lalu.
Rencana relokasi sejumlah pabrik asal China ke Kawasan Industri Madura di Bangkalan mendapat dukungan DPRD Jawa Timur. Namun, investasi tersebut dinilai harus memberi manfaat nyata bagi masyarakat Madura, terutama melalui pembukaan lapangan kerja dan pelibatan pelaku usaha lokal.