Dua Pejabat Kemenag Bojonegoro Dilantik Daring, Tekankan Profesionalitas dan Amanah

Reporter: M. Anang Febri

blokBojonegoro.com - Dua pejabat di lingkungan Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Bojonegoro resmi dilantik dalam sebuah prosesi yang digelar secara daring. Pelantikan dua pejabat, yakni Mokhamad Askhuri, S. Pd., M. Pd., sebagai Kepala MIN 2 Bojonegoro, dan Darwadi, S.Pd., sebagai Kepala MAN 5 Bojonegoro, menjadi bagian dari penguatan struktur organisasi sekaligus upaya peningkatan kinerja pelayanan publik di lingkungan Kemenag, Selasa (21/4/2026).

Kepala Kantor (Kakan) Kemenag Bojonegoro, H. Amanuloh mengikuti jalannya pelantikan secara virtual bersama jajaran, menandai bahwa proses rotasi jabatan tetap berjalan meski dilaksanakan tidak secara tatap muka.

Prosesi pelantikan dilakukan serentak dan diikuti oleh pejabat yang dilantik dengan tetap menjaga kekhidmatan acara. Pengambilan sumpah jabatan menjadi momen penting sebagai bentuk komitmen dalam mengemban amanah baru di lingkungan Kementerian Agama.

Dalam arahannya, Kakan Kemenag Bojonegoro menegaskan bahwa jabatan bukan sekadar posisi, melainkan tanggung jawab yang harus dijalankan dengan penuh integritas. Ia menekankan pentingnya profesionalitas serta kesiapan beradaptasi di tempat tugas yang baru.

"Jabatan adalah amanah yang harus dipertanggungjawabkan, sehingga pejabat yang dilantik harus mampu bekerja secara profesional dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat," tegas H. Amanulloh.

Ia juga mengingatkan agar pejabat yang baru dilantik segera menyesuaikan diri dengan lingkungan kerja masing-masing, sehingga kinerja organisasi tetap berjalan optimal.

Selain itu, pelantikan ini diharapkan mampu memperkuat kualitas sumber daya manusia di lingkungan Kemenag Bojonegoro. Dengan penempatan pejabat yang tepat, pelayanan kepada masyarakat di bidang keagamaan diharapkan semakin meningkat.

"Segera beradaptasi dan tunjukkan kinerja terbaik demi kemajuan Kementerian Agama,” tambahnya.

Pelantikan pejabat di lingkungan Kemenag merupakan hal yang lazim dilakukan sebagai bagian dari dinamika organisasi, sekaligus langkah strategis dalam mendukung reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas layanan publik. [feb/mad]