Langkah awal pencegahan pernikahan dini dapat dimulai dari keluarga terdekat. Berdasarkan data dari Pengadilan Agama Kabupaten Bojonegoro, hingga Mei 2021, jumlah pemohon dispensasi nikah (DISKA) mencapai angka 302. Artinya, dalam rentang waktu lima bulan ini, rata-rata pengajuan tiap bulan mencapai 60 masyarakat.
Badan Pengurus Cabang (BPC) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Kabupaten Bojonegoro mengadakan konsolidasi pengurus, Selasa (4/5/2021). Kegiatan bersamaan bulan ramadhan, diisi dengan menyantuni anak yatim seputaran kantor BPC HIPMI, di Desa Ngampel, Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro.
Pasca Musda BPC HIPMI kedua, ketua terpilih bersama tim formatur menyusun kepengurusan periode 2021-2024. Segala unsur pengusaha muda dirangkul untuk mensolidkan barisan, agar HIPMI menjadi akselerator perekonomian di daerah penghasil Migas dalam menghadapi pandemi Covid-19.
Calon Ketua Umum (Caketum) BPD (Badan Pengurus Daerah) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Jatim 2021-2024, Rois Sunandar Maming, melakukan roadshow kebeberapa Kabupaten/Kota se-Jawa Timur, termasuk Kabupaten Bojonegoro.
Program Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-110 yang dimulai dari tanggal 2 hingga 31 Maret 2021, dilaksanakan di titik Desa Ngrancang dan Jatimulyo, Kecamatan Tambakrejo, Bojonegoro.
Pelaksanaan Musyawarah Cabang (Muscab) II Badan Pengurus Cabang (BPC) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Kabupaten Bojonegoro, Jum'at (15/1/2021), berlangsung dinamis. Ketua terpilih, Achmad Sirojul Munir siap memunculkan pengusaha muda baru di daerah penghasil minyak.
Keberadaan para pengusaha di Kabupaten Bojonegoro tentu bisa jadi turut menciptakan lapangan kerja yang memadai, sehingga Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Kabupaten Bojonegoro, kedepan ingin lebih memperkuat organisasi keanggotaannya termasuk bersinergi dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab).
Upaya memutus penyebaran Covid-19 sekaligus untuk memajukan dunia pendidikan melalui literasi terus dilakukan. Hal itu bertujuan untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), selain itu juga berupaya mengoptimalkan pemanfaatan kearifan lokal menuju pendidikan berkarakter di massa new normal.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur (Jatim) akan melakukan intervensi 3 hal besar yang menjadi kerangka pikir pembangunan periode 2019–2024, guna meningkatkan PDRB dan IPM Masyarakat Jawa timur, demikian yang disampaikan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa pada acara Musrenbang Provinsi Jawa Timur, Selasa (9/4/2019) di Ballroom lantai 4 mall Grand City, Surabaya.