Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Jawa Timur menyampaikan tanggapan resmi atas Pendapat Gubernur terkait Rancangan Peraturan Daerah tentang Pelindungan dan Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam.
Gerakan Pramuka Kwartir Cabang (Kwarcab) Bojonegoro menggelar pelantikan Majelis Pembimbing Cabang (Mabincab), Kwartir Cabang, dan Pramuka Garuda masa bakti 2025–2030 di GOR Utama Bojonegoro. Acara berlangsung khidmat dan dihadiri ribuan peserta dari berbagai golongan Pramuka, Kamis (20/11/2025).
Sebanyak 100 siswa perwakilan OSIS SMA dan SMK se Kabupaten Bojonegoro mengikuti program dari DPRD Provinsi Jawa Timur "Squad Dewan: Suara Gen-Z untuk Demokrasi".
Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyampaikan jawaban atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Jatim terkait Raperda Penyelenggaraan Kehutanan melalui Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak. Dalam kesempatan itu, Emil menegaskan bahwa penyusunan Raperda telah dirancang berdasarkan kebutuhan ekologis, sosial, hingga ekonomi yang menjadi ciri khas wilayah Jawa Timur.
Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyatakan dukungannya terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua atas Perda Nomor 1 Tahun 2019 mengenai Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat. Raperda ini dinilai menjadi kebutuhan baru untuk menjawab dinamika sosial dan teknologi yang berkembang cepat.
Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Jawa Timur melaporkan hasil pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah melalui juru bicara Martin Hamonangan, S.H. Laporan ini memuat evaluasi atas sejumlah regulasi lama yang dinilai sudah tidak relevan dengan kebutuhan daerah maupun perkembangan hukum terbaru.
Potensi besar budidaya ikan di Jawa Timur kembali mendapat sorotan usai Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak menghadiri Rapat Paripurna Penyampaian Pendapat Gubernur atas Raperda Pelindungan dan Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam. Emil menilai sektor ini menyimpan peluang besar yang perlu diperkuat lewat regulasi.
Gubernur Jawa Timur (Jatim) Hj. Khofifah Indar Parawansa, menandatangani persetujuan bersama Raperda APBD 2026 dalam sidang paripurna DPRD Jatim yang dihadiri wagub, pimpinan dewan, sekda, anggota DPRD, serta pejabat pemprov. Ia membuka sambutan dengan ucapan syukur atas kelancaran pembahasan dan kondisi sidang yang berjalan baik.
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Provinsi Jawa Timur menyampaikan pendapat akhir terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2026. Hal ini dipaparkan oleh Juru Bicara Fraksi, Hj. Lilik Hendarwati.
Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur menyatakan persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Perda) APBD Jawa Timur Tahun 2026 setelah melalui pembahasan panjang bersama Banggar dan komisi-komisi. Pernyataan tersebut diungkapkan oleh Juru Bicara Fraksi, Y. Ristu Nugroho, pasca bahasan mendalam bersma Banggar dan Anggota Komisi DPRD lainnya.