Skip to main content

Category : Tag: Jatim


Berita foto

DPR RI Komisi VI Tinjau Kesiapan Satgas Ramadan–Idulfitri Pertamina Patra Niaga

PT Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara (Jatimbalinus) menerima kunjungan kerja Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Komisi VI dalam rangka meninjau kesiapan Satuan Tugas (Satgas) Ramadan dan Idulfitri 1447 Hijriah, Jumat (6/3/2026). Kunjungan ini menjadi bagian dari pengawasan terhadap kesiapan pasokan energi menjelang meningkatnya mobilitas masyarakat selama Ramadan hingga Lebaran.

Pertamina Patra Niaga Sambut Kunjungan Kerja DPR RI Komisi VI, Pastikan Kesiapan Energi Ramadan–Idulfitri

Menyambut Ramadan hingga Idulfitri 1447 Hijriah, PT Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara (Jatimbalinus) memastikan kesiapan pasokan energi di seluruh wilayah operasionalnya. Upaya ini dilakukan untuk mendukung kelancaran aktivitas masyarakat, sektor pariwisata, serta mobilitas transportasi darat dan udara melalui distribusi energi yang andal dan berkelanjutan.

Pemkab Bojonegoro

Agar Tepat Sasaran, Buat Satu Data Kabupaten Bojonegoro

Pemutakhiran data terus dilakukan untuk merumuskan kebijakan pembangunan Bojonegoro tepat sasaran. Melalui Rakor Forum Satu Data, Kamis (26/2/2026) di Partnership Room, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro terus bersinergi menghasilkan dan menyajikan satu data acuan yang akurat.

DPRD Jawa Timur

Insentif Dokter Spesialis Perlu Evaluasi Infrastruktur

Rencana pemberian insentif Rp30 juta per bulan bagi dokter spesialis yang ditempatkan di daerah mendapat tanggapan dari DPRD Jawa Timur. Anggota Komisi E DPRD Jatim, Puguh Wiji Pamungkas, menilai kebijakan tersebut perlu dikaji ulang dengan mempertimbangkan kesiapan infrastruktur rumah sakit di daerah.

DPRD Jawa Timur

Pansus BUMD DPRD Jatim Soroti Kinerja Jamkrida

Pengajuan tambahan penyertaan modal untuk PT Jamkrida Jawa Timur menjadi sorotan dalam pembahasan Panitia Khusus (Pansus) BUMD DPRD Jawa Timur. Pansus menegaskan bahwa tambahan modal tidak boleh diberikan tanpa evaluasi menyeluruh terhadap kinerja dan arah bisnis perusahaan tersebut.