Pemkab Bojonegoro melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) terus berupaya memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak. Yakni dengan melakukan beberapa langkah diantaranya sinergi dengan Forkopimda dan stakeholder terkait hingga tingkat desa.
Sepanjang tahun 2025, Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Bojonegoro hanya menetapkan lima tersangka dalam kasus perjudian online (Judol). Angka tersebut, menurun dibandingkan tahun sebelumnya.
Sepanjang tahun 2025, Kejaksaan Negeri (Kejari) Bojonegoro belum menetapkan satu pun tersangka dalam lima perkara dugaan tindak pidana korupsi yang telah naik ke tahap penyidikan.
Pemkab Bojonegoro terus melakukan upaya pencegahan dan penanganan kekerasan pada anak. Juga melakukan pencegahan perkawinan anak. Salah satunya melalui kegiatan sosialisasi yang dilakukan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB), Kamis (27/11/2025) di Kantor Kecamatan Dander.
Kasus stunting pada anak di Kabupaten Bojonegoro berhasil turun. Pada tahun dari 2023, angka stunting mencapai 14,2% dan turun pada 2024 menjadi 12%. Capaian ini pun membuahkan penghargaan yang langsung diberikan oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Jakarta.
Selama gelaran Operasi Sikat Semeru 2025, Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Bojonegoro menghasilkan tujuh kasus tindak pidana pencurian, dengan delapan orang tersangka. Operasi ini digelar sejak 22 Oktober hingga 2 November 2025 lalu.
Satreskrim Polres Bojonegoro menggelar rekonstruksi kasus pembunuhan di Desa/Kecamatan Kedungadem, Kabupaten Bojonegoro. Dalam reka adegan ini, pelaku bernama Sujito (67) memperagakan sebanyak 25 adegan, Kamis (3/7/2025).
Penyidikan dugaan tindak pidana korupsi (Tipikor) pada bantuan keuangan khusus desa (BKKD) Desa Sugihwaras, Kecamatan Ngraho, Kabupaten Bojonegoro tahun 2021 yang menelan anggaran Rp1,6 Miliar berpotensi dihentikan.
Kejaksaan Negeri (Kejari) Bojonegoro saat ini tengah melakukan penyidikan terhadap dua kasus dugaan tindak pidana korupsi (Tipikor). Kedua kasus tersebut, telah dinaikkan statusnya menjadi penyidikan oleh penyidik Seksi Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Bojonegoro.
Komisi C DPRD Kabupaten Bojonegoro mengendus adanya sindikat yang bermain dalam dugaan pungutan liar (Pungli) terhadap Pegawai Pemerintahan dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Bojonegoro.