Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Bojonegoro yang sejak lama diisi pelaksana tugas akhirnya terisi dan dilakukan penyambutan di Pendopo Malowopati, Selasa (18/8/2026) malam. Bupati Bojonegoro beserta jajaran pejabat Pemkab Bojonegoro menghadiri acara dan dalam momentum tersebut, Mohamad Rohmadi resmi mengemban amanah baru sebagai Kajari Bojonegoro.
Setelah beberapa bulan dijabat Pelaksana Tugas (Plt), kursi Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Bojonegoro akhirnya terisi. Mohamad Rohmadi, resmi dilantik sebagai Kajari Bojonegoro oleh Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Jawa Timur, Abdul Qohar, Kamis (13/8/2026).
Pemkab Bojonegoro bersama tim gabungan melakukan operasi lapangan pemberantasan barang kena cukai ilegal, Selasa (23/6/2026). Kali ini operasi dipusatkan di kawasan Kecamatan Baureno.
Sejumlah warga Desa Klino, Kecamatan Sekar, Kabupaten Bojonegoro, melaporkan dugaan penyimpangan dalam proyek pembangunan jalan rigid beton yang didanai melalui Bantuan Keuangan Khusus Desa (BKKD) Tahun Anggaran 2025, Rabu (22/4/2026).
Kejaksaan Negeri (Kejari) Bojonegoro meresmikan gedung kantor pelayanan baru. Gedung yang berlokasi di Jalan Kartini, Kota Bojonegoro itu, merupakan gedung lama Kejari Bojonegoro.
Sejumlah perwakilan warga Desa Drokilo, Kabupaten Bojonegoro, kembali mendatangi Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Bojonegoro. Kedatangan mereka untuk mempertanyakan perkembangan kasus dugaan korupsi yang menyeret pemerintahan desa mereka, Senin (20/4/2026).
Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Bojonegoro terus berkomitmen memberikan pelayanan kesehatan yang optimal bagi seluruh warga binaan pemasyarakatan (WBP). Melalui tenaga kesehatan yang siaga setiap hari tanpa mengenal waktu, Lapas Bojonegoro memastikan hak dasar para narapidana dan tahanan dalam memperoleh layanan kesehatan tetap terpenuhi secara maksimal.
Sebanyak 303 narapidana (Napi) di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Bojonegoro diusulkan menerima Remisi Khusus (RK) Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah tahun 2026. Dari jumlah tersebut, dua orang di antaranya langsung bebas setelah mendapatkan remisi.
Dugaan tindak pidana korupsi dalam program Bantuan Keuangan Khusus Desa (BKKD) Tahun Anggaran 2025 mulai bergulir ke ranah hukum. Kejaksaan Negeri (Kejari) Bojonegoro telah menerima laporan dari warga perihal dugaan korupsi tersebut, Rabu (25/2/2026) kemarin.
Masyarakat diminta waspada dengan modus penipuan dengan menggunakan aplikasi WhatsApp dan lain-lain. Terkini, nama Dr. Didik Farkhan Alisyahdi, S.H., M.H yang sekarang menjabat Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan (Kajati Sulsel).