Kejaksaan Negeri (Kejari) Bojonegoro, resmi memperpanjang penahanan kasus dugaan korupsi anggaran biaya auditor internal Inspektorat tahun 2015-2017, Syamsul Hadi, selama 40 hari kedepan, untuk memudahkan penyidikan.
Kejaksaan Negeri (Kejari) Bojonegoro mencanangkan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBN) di Aula Kejari, Senin (25/2/2019).
ejaksaan Tinggi (Kejati) Surabaya Jawa Timur sidak di Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Bojonegoro, Selasa (12/2/2019). Sidak tersebut terkait kinerja dan pelayanan kejari setempat.
Atap gedung Kejaksaan Negeri (Kejari) Bojonegoro di Jalan Rajekwesi setempat runtuh. Padahal, gedung baru Kejari itu tidak lama diresmikan, tepatnya setahun lalu oleh Jaksa Agung RI HM. Prasetyo.
Kejaksaan Negeri (Kejari) Bojonegoro dianggap mandul lantaran hampir delapan bulan menangani kasus dugaan penyalahgunaan wewenang inspektorat, tapi tak kunjung membuahkan hasil.
Kejaksaan Negeri Bojonegoro kembali memeriksa saksi dugaan penyalahgunaan wewenang Inspektorat setempat dalam penggunaan anggaran tahun 2015-2017 senilai Rp8 miliar.
Dewan Pimpinan Daerah Komisi Pengawasan Tindak Pidana Korupsi (DPD KPK TIPIKOR) Bojonegoro, turut mengawasi anggaran negara yang sudah ditetapkan di tahun 2019.
Belakangan ini masyarakat Bojonegoro dihebohkan dengan adanya salah satu tahanan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) yang diduga kabur saat proses pembantaran. Namun ada persepsi berbeda dalam memaknai pembantaran oleh Lapas, Pengadilan Negeri dan Kejaksaan.
Hingga saat ini, Kejaksaan Negeri (Kejari) Bojonegoro belum menetapkan tersangka dugaan penyalahgunaan wewenang Inspektorat Bojonegoro dalam penggunaan anggaran tahun 2015-2017 senilai Rp8 miliar. Saat ini, pihak Kejari masih ingin mempertajam saksi-saksi.
Hingga saat ini, Kejaksaan Negeri Bojonegoro belum menetapkan tersangka dugaan penyalahgunaan wewenang Inspektorat Bojonegoro dalam penggunaan anggaran tahun 2015-2017 senilai Rp 8 miliar.