Suasana kompleks Pondok Pesantren Attanwir Talun, Kecamatan Sumberrejo, Kabupaten Bojonegoro, Minggu (24/5/2026) pagi begitu semarak. Sekitar 50 anak mengikuti khitanan massal.
Rangkain acara Haul ke 34 Almaghfurlah KH. Muhammad Sholeh dan Masyayikh Ponpes Attanwir Talun, terus berlangsung. Minggu (24/5/2026) pagi, Khitanan Massal dengan 50 peserta akan digelar oleh Satgas Kesehatan IKAMI Attanwir dimulai pukul 07.00 WIB. Lokasi acara berlangsung di kompleks gedung MTs Islamiyah Attanwir.
Ratusan warga dan alumni Pondok Pesantren Attanwir, Desa Talun, Kecamatan Sumberrejo, Kabupaten Bojonegoro memadati lokasi Operasi Pasar Murah yang digelar Disperindag Bojonegoro.
Bazar Alumni Ponpes Attanwir resmi dibuka, Sabtu (23/5/2026) sore. Kegiatan tersebut dalam rangkaian Haul ke 34 Almaghfurlah KH. Muhammad Sholeh dan Masyayikh Ponpes Attanwir Talun, Kecamatan Sumberrejo, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur.
Kemeriahan rangkaian Haul ke-34 KH. Muhammad Sholeh dan Masyayikh Ponpes Attanwir, Talun, Kecamatan Sumberrejo, Kabupaten Bojonegoro akan bertambah semarak sore nanti, Sabtu (23/5/2026).
Banyak narasumber, mulai Dewan Pers, tokoh media dari Jakarta hingga CEO blokBojonegoro.com (Blok Media Group), Muhammad Abdul Qohhar, berbagi melalui tema besar "Peta Jalan Baru Media Lokal Jawa Tengah".
Seleksi Bakal Calon Anggota Majelis Masyayikh Masa Khidmat 2026 – 2031 dimulai. Pendaftaran peserta dibuka 1 - 10 Juni 2026. Proses seleksi ini diselenggarakan oleh Ahlul Halli Wal Aqdi (AHWA).
DPRD Jawa Timur memberikan sejumlah catatan strategis kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Jawa Timur Tahun Anggaran 2025. Berbagai isu mulai dari Kredit Usaha Rakyat (KUR), alih fungsi lahan pertanian, pendidikan, hingga kesehatan menjadi sorotan dalam rapat paripurna di Kantor DPRD Jatim, Surabaya.
DPRD Jawa Timur resmi menerima Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Jawa Timur Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna Pembicaraan Tingkat II yang digelar di Kantor DPRD Jawa Timur, Surabaya.
DPRD Jawa Timur bersama Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyepakati perubahan nomenklatur perangkat daerah dengan menambahkan sektor ekonomi kreatif dalam struktur dinas. Melalui persetujuan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang perubahan susunan perangkat daerah, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata resmi diubah menjadi Dinas Kebudayaan, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif.