Sebanyak 403 Narapidana (Napi) di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Bojonegoro menggunakan hak suaranya di dalam jeruji besi sembari menjalani masa hukuman mereka, Rabu (14/2/2024).
Pemilihan langsung yang digelar pada Rabu (14/2/2024) mulai pagi dipenuhi para pemilik hak suara. Warga berduyun-duyun ke Tempat Pemungutan Suara (TPS). Seperti terlihat di TPS 005 Desa Sambiroto, Kecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegoro, warga tampak menggunakan hak pilih
Sejumlah tempat pemungutan suara (TPS) di Kabupaten Bojonegoro bertempat di wilayah yang terisolir. Salah satunya di Dusun Koripan, Desa Napis, Kecamatan Tambakrejo, Kabupaten Bojonegoro.
Distribusi Logistik Pemilu di Pelosok Bojonegoro
Sebanyak 11 petahana anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro bakal kembali bertarung di daerah pemilihan (Dapil) dua Bojonegoro. Sedangkan di Dapil II hanya dialokasikan sedikitnya sembilan kursi wakil rakyat.
Politik uang disinyalir masih terjadi pada Pemilu 2024. Namun bagaimana hukum politik uang atau yang lebih dikenal masyarakat ‘Serangan Fajar’.
Kepala Desa Ngunut, Kecamatan Dander, Kabupaten Bojonegoro, Suwarno diketahui mengarahkan para aparatur pemerintah desa setempat, untuk mendukung salah satu peserta Pemilu 2024, Caleg DPR-RI Dapil IX Bojonegoro-Tuban.
Tahapan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 memasuki masa tenang. Namun, di Kabupaten Bojonegoro terdapat seorang Kepala Desa (Kades) mengarahkan aparatur desa untuk memilih salah satu peserta Pemilu, melalui WhatsApp Group (WAG).
Di kala kita berdiri di ambang pemilihan pemimpin Bojonegoro, saatnya untuk memilih bukan hanya berdasarkan pertukaran uang atau janji-janji yang bersifat sementara. Sebaliknya, mari kita pandang pemilihan ini sebagai sebuah momen besar untuk menentukan masa depan yang lebih baik, dengan dasar cinta pada kesejahteraan bersama.
Mulai hari ini, Minggu-Selasa (11-13/2/24) sebagaimana tertera dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 3 Tahun 2022 adalah masa tenang. Masa tenang sendiri bila merujuk UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, sebagaimana detail tertera pada pasal 1 ayat 36, adalah masa yang tidak dapat digunakan untuk melakukan aktivitas kampanye pemilu.